Logo Header Antaranews Kalteng

Dispenda Diminta Perbaiki Data Objek PBB

Jumat, 18 Maret 2016 11:19 WIB
Image Print
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio saat berkunjung di Dispenda Palangka Raya, Kamis (17/3). (FOTO ANTARA Kalteng/Rachmat Hidayat)

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah meminta Dinas Pendapatan Daerah segera memperbaiki data objek pajak bumi dan bangunan di daerah tersebuut.

Wakil Wali Kota Mofit Saptono Subagio di Palangka Raya, Kamis menilai bahwa data yang disajikan Dispenda daerah itu belum akurat sehingga perlu dilakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data secara berkelanjutan.

Dia juga meminta sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola Dispenda ditingkatkan. Tujuannya agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pernyataan itu diungkapkannya dalam acara sosialisasi pemutakhiran data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta penyerahan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) pada PBB-P2 di aula kantor Dispenda kota itu.

Mofit mengatakan bahwa dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, pihaknya juga telah bekerja sama dengan kantor pos dan beberapa bank yang selanjutnya dapat digunakan sebagai loket alternatif pembayaran pajak.

"Kita terus berupaya meningkatkan pelayanan dan salah satunya agar dapat meningkatkan PAD dari sektor PBB karena selama ini masih banyak objek PBB-P2 yang belum tergali," katanya.

Keadaan tersebut dibenarkan oleh Kepala Dispenda Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah Hera Nugrahayu.

"Di antara kendala yang kita hadapi ialah data objek pajak yang masih diperbarui, data piutang yang tidak valid dan kapasitas serta kompetensi SDM kurang yang ditambah dengan pengembangan IT yang masih berjalan," katanya.

Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana mobilitas penagihan juga dinilai menjadi kendala tergalinya PAD dari sektor PBB-P2.

"Jika saja ada kendaraan operasional, seperti motor sebanyak 10 unit saya yakin PAD dari sektor PBB dapat ditingkatkan," katanya.



Pewarta :
Uploader: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2026