Gunakan pendekatan inklusi sosial dalam layanan perpustakaan, kata Sekda Kalteng
Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengatakan, pendekatan layanan perpustakaan harus mengarah kepada pendekatan inklusi sosial, yakni memandang perpustakaan sebagai sub sistem sosial dalam sistem sosial kemasyarakatan.
"Untuk itu perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi di masyarakat," katanya melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang di Palangka Raya, Kamis.
Hal itu diungkapkan saat kegiatan pemangku kepentingan atau stakeholder meeting bidang perpustakaan. Menurutnya melalui pendekatan inklusi sosial, perpustakaan akan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat, guna memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Membangun kesadaran masyarakat agar gemar berkunjung ke perpustakaan dan membaca, bukanlah sesuatu yang mudah, karena sangat bergantung pada kesadaran untuk memahami arti pentingnya menambah pengetahuan maupun wawasan, serta keterampilan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
"Untuk itulah perlu dilaksanakan sejumlah strategi yang tepat, diantaranya meningkatkan sinergitas antar organisasi perangkat daerah (OPD) bersama penggiat literasi. Baik dalam bentuk komitmen, kegiatan maupun program," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kalteng Susana Ria Aden menjelaskan, kegiatan stakeholder meeting dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengembangan perpustakaan, dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kemudian membangun dukungan serta komitmen dari para pemangku kepentingan, dalam upaya pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, hingga menyusun rencana strategis yang berkelanjutan dalam mendukung pengembangan perpustakaan.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Kalteng harus bersyukur karena sebanyak tiga kabupaten, yakni Pulang Pisau, Kotawaringin Timur dan Sukamara, menjadi bagian dari program nasional yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan terpilih sebagai tempat pelaksanaan program tersebut.
"Untuk itulah diperlukan kerja sama yang kuat antara satu dan lainnya, sebab tanpa adanya kerja sama yang baik, maka pengembangan perpustakaan tidak akan bisa dilakukan secara maksimal," tegasnya.
"Untuk itu perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi di masyarakat," katanya melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang di Palangka Raya, Kamis.
Hal itu diungkapkan saat kegiatan pemangku kepentingan atau stakeholder meeting bidang perpustakaan. Menurutnya melalui pendekatan inklusi sosial, perpustakaan akan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat, guna memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Membangun kesadaran masyarakat agar gemar berkunjung ke perpustakaan dan membaca, bukanlah sesuatu yang mudah, karena sangat bergantung pada kesadaran untuk memahami arti pentingnya menambah pengetahuan maupun wawasan, serta keterampilan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
"Untuk itulah perlu dilaksanakan sejumlah strategi yang tepat, diantaranya meningkatkan sinergitas antar organisasi perangkat daerah (OPD) bersama penggiat literasi. Baik dalam bentuk komitmen, kegiatan maupun program," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kalteng Susana Ria Aden menjelaskan, kegiatan stakeholder meeting dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengembangan perpustakaan, dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kemudian membangun dukungan serta komitmen dari para pemangku kepentingan, dalam upaya pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, hingga menyusun rencana strategis yang berkelanjutan dalam mendukung pengembangan perpustakaan.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Kalteng harus bersyukur karena sebanyak tiga kabupaten, yakni Pulang Pisau, Kotawaringin Timur dan Sukamara, menjadi bagian dari program nasional yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan terpilih sebagai tempat pelaksanaan program tersebut.
"Untuk itulah diperlukan kerja sama yang kuat antara satu dan lainnya, sebab tanpa adanya kerja sama yang baik, maka pengembangan perpustakaan tidak akan bisa dilakukan secara maksimal," tegasnya.