Jakarta (ANTARA) - Selebritas Nirina Zubir mengajak masyarakat yang menjadi korban mafia tanah untuk berani bicara dan melaporkan kasusnya ke pihak Kepolisian.
Nirina mengatakan, kasus mafia tanah yang dialaminya hingga membuatnya rugi hingga Rp17 miliar hanya satu di antara ribuan lainnya yang menjadi korban.
"Kasus mafia tanah ini sedang menjadi perhatian khusus. Jadi gunakan kesempatan ini, bersuaralah, mengadulah, Anda semua bisa percaya kepada polisi," kata Nirina Zubir di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.
Nirina menyampaikan apresiasi kepada Penyidik Sub Direktorat Harta dan Benda (Subdit Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya yang telah mengungkap kasus mafia tanah tersebut.
Total ada delapan tersangka yang telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya dalam kasus tanah kasus yang dialami Nirina Zubir sebagai korban.
Baca juga: Polisi ungkap penjabat BPN dan seorang pendana terlibat praktik tanah
"Terima kasih semuanya yang sudah bekerja keras dan digali terus. Jadi membuat kami juga merasa dilindungi," ujar Nirina.
Nirina mengatakan, Polda Metro Jaya juga memiliki nomor telepon yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengadu apabila menjadi korban mafia tanah, yakni 08128171998.
Dia berharap dengan adanya penindakan tegas dari pihak Kepolisian terhadap para mafia tanah dapat memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang ke depannya.
"Mari kita sama-sama kawal terus. Kita benar-benar dibukakan mata kita di sini dan semoga juga memberikan efek jera kepada mereka-mereka yang sudah melakukan kesalahan dan juga jangan membiarkan itu terjadi kembali," tutur Nirina.
Baca juga: Empat pejabat BPN ditangkap terkait mafia tanah
Sebelumnya, penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap tiga tersangka baru dalam kasus mafia tanah keluarga Nirina Zubir.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, ketiga tersangka tersebut berinisial MSA, AEO dan C. Pengungkapan tersangka baru itu berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan.
"Di dalam proses persidangan yang dilakukan di pengadilan terungkap fakta baru bahwa ada pihak lain yang memiliki peran terhadap tindak pidana ini," kata Endra Zulpan.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP terhadap tindak pidana awal, yaitu Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 3,4,5 UU Nomor 8 Tahun 2010, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
Baca juga: Menteri ATR: Tingkatkan sinergi berantas mafia tanah
Baca juga: Menteri ATR: Tak ada pungli dalam pengurusan dokumen pertanahan
