Strategi baru itu juga akan menerapkan larangan panggilan telepon yang mempromosikan produk keuangan, termasuk skema aset kripto palsu.
Menurut keterangan pemerintah, penipuan adalah tindakan kriminal paling umum terjadi di Inggris dengan total kerugian mencapai 7 miliar poundsterling (sekitar Rp128,59 triliun) dan memengaruhi 1 dari 15 orang.
Strategi baru tersebut, yang mendapat sambutan sikap hati-hati dari sejumlah kelompok hak konsumen terkemuka, didukung dengan investasi publik baru senilai 30 juta pound (sekitar Rp331,1 miliar)
"Penipu merusak hidup banyak orang dalam hitungan detik," kata Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. "Dengan memblokir penipuan pada sumbernya, memperkuat pelindungan terhadap masyarakat dan memperkuat penegakan hukum, kita akan mencegah lebih banyak kejahatan berhati dingin ini dari awal," katanya.
Pemerintah mengatakan sedang bekerja dengan sebuah regulator komunikasi di Inggris, Ofcom, untuk mengatasi "number spoofing" atau tindakan menyamarkan identitas dari penerima panggilan telepon yang dilakukan pemanggil.
Baca juga: Microsoft: Ukraina dan Polandia jadi target serangan ransomware
Rencana tersebut juga termasuk melarang metode-metode yang digunakan untuk menjangkau ribuan orang sekaligus dan peninjauan layanan pesan singkat massal untuk mencegah penggunaan teknologi semacam itu untuk tindak kejahatan, kata pernyataan itu.
Menurut Partai Buruh oposisi, rencana tersebut "terlalu kecil, terlalu telat". Sementara kelompok konsumen Which? menyambut baik strategi tersebut namun mengkritik pemerintah karena tidak mengambil langkah lebih cepat.
"Perlawanan terhadap penipuan berkembang terlalu lambat dalam beberapa tahun terakhir, dan khususnya lebih banyak tindakan diperlukan untuk menjamin platform teknologi besar mengambil langkah serius terhadap penipuan," kata Which? dalam sebuah keterangan.
Pemerintah Inggris mengatakan bahwa tim nasional anti penipuan yang baru tersebut akan menggantikan layanan yang ada dan merombak cara penyelidikan tindak kejahatan dengan pendekatan yang proaktif dan didasari oleh kecerdasan.
Pemerintah memperkirakan sekitar dua per tiga kasus penipuan di Inggris dimulai di luar negeri atau mempunyai koneksi internasional.
Menurut keterangan pemerintah, Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman akan mengadakan konferensi tingkat tinggi untuk membahas tentang penipuan global dan upaya meningkatkan kerja sama lintas negara.
Sumber: Reuters
Baca juga: Polisi tangkap pembuat aplikasi undangan nikah palsu
Baca juga: Begini cara awal atasi serangan siber
Baca juga: Perlu kontranarasi hadapi 'pasukan siber'
