Palangka Raya (ANTARA) - Pj Sekda Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) Arbert Tombak mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) RI memberikan predikat baik pada evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.
"Pemerintah Kota Palangka Raya berhasil meraih nilai 64,85 dengan predikat baik," kata Arbert Tombak di Palangka Raya, Kamis.
Dia mengatakan, hasil tersebut menunjukkan implementasi SAKIP di Pemkot Palangka Raya sudah berjalan baik. Namun demikian, masih ada sejumlah catatan penting yang harus segera diperbaiki.
“Predikat baik adalah capaian positif, namun masih diperlukan komitmen lebih kuat untuk memperbaiki manajemen kinerja. Beberapa perangkat daerah masih menghadapi kendala dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga tindak lanjut evaluasi,” katanya.
Ia merinci, pada aspek perencanaan kinerja masih ditemukan indikator yang bersifat output dan belum berorientasi pada hasil. Sementara itu, pengukuran kinerja di sejumlah perangkat daerah belum dilengkapi informasi perhitungan yang jelas.
“Masih ada laporan kinerja yang tidak selaras antara sasaran dan indikator, serta analisis capaian yang belum menyertakan faktor pendorong maupun penghambat. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” katanya.
Arbert juga menegaskan, evaluasi AKIP bukan sekadar penilaian administrasi, melainkan sarana memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Palangka Raya, Hambali mengatakan, pihaknya juga terus berupaya memperkuat perangkat daerah dalam mengimplementasikan AKIP.
"Salah satunya kami lakukan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2024," katanya.
Inspektur Kota Palangka Raya ini mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya Pemkot Palangka Raya untuk memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Menurutnya, hasil evaluasi yang diberikan Kementerian PAN-RB harus ditindaklanjuti secara konkret agar kualitas kinerja pemerintahan terus meningkat.
“Inspektorat hadir sebagai pengawas sekaligus pendamping perangkat daerah, agar rekomendasi hasil evaluasi tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar dilaksanakan,” ungkap Hambali.
Ia menambahkan, dalam FGD ini perangkat daerah difasilitasi untuk memahami indikator-indikator yang menjadi bahan penilaian akuntabilitas, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga evaluasi internal.
"Dengan begitu, setiap perangkat daerah memiliki panduan yang jelas untuk meningkatkan capaian kinerjanya," kata dia.
