Wabup Kotim tekankan pembangunan berorientasi rakyat

Senin, 26 Januari 2026 16:59 WIB

Wakil Bupati Kotim Irawati saat membuka Musrenbang Kecamatan Seranau di Sampit, Senin (26/1/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

Sampit (ANTARA) - Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Irawati menekankan pentingnya rencana pembangunan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dan hal ini perlu menjadi acuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Melalui forum Musrenbang ini kita dapat menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat," kata Irawati di Sampit, Senin.

Hal ini ia sampaikan saat membuka Musrenbang RKPD 2027 tingkat kecamatan, tepatnya di Kecamatan Seranau. Disamping itu, kegiatan serupa juga digelar secara bersamaan di Kecamatan Bukit Santuai, Telawang dan Mentaya Hilir Selatan.

Irawati menjelaskan, bahwa Musrenbang merupakan media komunikasi strategis untuk saling bertukar pikiran dan berdiskusi dalam rangka merumuskan arah kebijakan daerah satu tahun ke depan.

Untuk itu, melalui forum musrenbang ini dapat menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di mana perumusan dan penetapan usulan prioritas kecamatan nantinya benar-benar mampu menjawab setiap permasalahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia juga memberikan instruksi khusus kepada kepala perangkat daerah terkait bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perhubungan. Pendataan sarana publik dilakukan secara mendalam agar target pembangunan rampung di 2027.

"Saya perintahkan agar mendata sarana pendidikan, kesehatan, status jalan, serta penerangan jalan umum (PJU) agar tahun 2027 sudah rampung," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Irawati menginstruksikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotim untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotim 2025-2029.

Baca juga: Ribuan masker disiapkan untuk antisipasi dampak karhutla di Kotim

Draf rancangan awal RKPD 2027 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Bapenda agar menyampaikan informasi target dan realisasi pendapatan daerah khususnya PBB-P2 kepada pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.

"Usulan hibah dan bantuan sosial harus terinput dalam aplikasi SIPD RI dan mengacu kepada Perbup Kotim tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial," terangnya.

Selain itu, Irawati turut mengajak sektor swasta atau perusahaan yang beroperasi di wilayah Kotim untuk aktif berkontribusi. Perusahaan diharapkan peduli terhadap pembangunan jalan, air bersih, hingga peningkatan SDM di desa-desa sekitar lokasi kerja.

Ia mengapresiasi dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal visi daerah yang mandiri dan sejahtera.

"Semoga musyawarah ini menghasilkan rumusan yang sesuai dengan harapan bersama," demikian Irawati.

Baca juga: Pemkab Kotim rencanakan pembangunan baru Jembatan Patah

Baca juga: Diskominfo Kotim dorong penguatan keterbukaan informasi publik

Baca juga: Disdik Kotim usulkan revitalisasi puluhan sekolah pada 2026