Legislator Kotim soroti pemasangan pipa air berdampak pada kondisi jalan

Rabu, 4 Februari 2026 20:06 WIB

Kondisi Jalan Walter Condrat, Kecamatan Baamang, saat ada proyek pemasangan instalasi jaringan distribusi air dari Perumdam setempat, Rabu (4/2/2026). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyoroti pemasangan instalasi jaringan pipa distribusi air bersih di Jalan Walter Condrat yang berdampak pada infrastruktur jalan setempat.

“Kami ada menerima laporan mengenai kondisi di Jalan Walter Condrat dan nanti akan kami tanyakan ke pihak terkait, karena sayang jalannya, anggarannya kan besar untuk perbaikan jalan, tau-tau dibongkar lagi sementara jalan sudah bagus,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kotim Rinie Anderson di Sampit, Rabu.

Saat ini, Perumdam Tirta Mentaya Kotim tengah memasang instalasi jaringan pipa distribusi air di sejumlah titik di Kota Sampit, salah satunya Jalan Walter Condrat, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang.

Rinie yang merupakan legislator dari daerah pemilihan (Dapil) II Kotim, meliputi Kecamatan Baamang dan Seranau, mengaku telah menerima pengaduan dari masyarakat mengenai kegiatan dari Perumdam setempat yang berdampak pada kondisi jalan dan lalu lintas kendaraan.

Tumpukan tanah galian untuk pemasangan pipa menutupi hampir setengah dari lebar jalan. Ketika hujan dan terjadi genangan, tanah galian itu ikut terbawa pergerakan air sehingga menutupi aspal di sekitarnya.

Kondisi itu membuat jalan tersebut becek dan berlumpur, bahkan ketika banjir sudah surut. Tak hanya itu, sebagian kecil aspal ikut terkeruk saat penggalian. Hal itulah yang disayangkan oleh Rinie, apalagi mengingat jalan tersebut dalam kondisi baik sebelumnya.

“Kejadian seperti ini terulang terus. Soalnya kami lihat bukan hanya di situ saja, tapi di jalan-jalan lain sebelumnya juga ada. Contoh di Jalan S. Parman, malah jalan-jalan besar yang seperti itu,” imbuhnya.

Rinie pun mempertanyakan adanya koordinasi dari Perumdam dengan dinas terkait, yakni Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP).

Menurutnya, apabila ada koordinasi yang baik maka seharusnya hal seperti itu tidak terus terulang. Bukan berarti ia melarang proyek yang dilaksanakan oleh Perumdam, karena tentunya proyek tersebut memiliki tujuan yang baik.

Akan tetapi, pihaknya berharap dalam pelaksanaan proyek tersebut dapat meminimalkan dampak negatif. Terkait gangguan lalu lintas masih bisa dimaklumi, mengingat pekerjaan ini bersifat sementara dan lalu lintas akan kembali lancar setelah proyek selesai.

Namun, terkait dampak pada kerusakan jalan tidak bisa dianggap sepele, apalagi dengan kondisi anggaran daerah saat ini yang semakin ketat seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Harapan kami Perumdam, sebelum mereka membongkar atau apa harus koordinasi dengan dinas terkait. Jangan sampai jalan itu sia-sia, sudah mengeluarkan biaya besar tapi harus dibongkar lagi, menggelontorkan anggaran lagi untuk perbaikan jalan, apalagi sekarang kita di tengah efisiensi anggaran,” tuturnya.

Ia juga mengaitkan dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Baamang dengan begitu banyak usulan atau aspirasi dari masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya berharap dengan kondisi anggaran daerah yang sangat terbatas bisa digunakan secara efektif dan efisien. Bukan hanya berfokus pada satu sektor saja, tapi juga sektor lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap anggaran yang ada itu bisa diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan, karena itu juga berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, mari kita jaga dan rawat jalan yang sudah ada agar tidak perlu menggelontorkan anggaran untuk perbaikan terus,” demikian Rinie.