Kunker Komisi II dan ATR/BPN Bahas Isu Pertanahan di Kalteng

Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda (ketiga kanan) menyerahkan sertipikat hak pakai untuk jalan kabupaten kepada Bupati Sukamara Masduki (kedua kiri) didampingi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo (kiri), dan Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf (kanan) saat Kunjungan Kerja Reses bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026). Kunjungan kerja Komisi II DPR bersama Kementerian ATR/BPN tersebut membahas berbagai macam persoalan terkait pertanahan, reforma agraria, dan konflik sengketa lahan di wilayah Kalimantan Tengah. ANTARA FOTO/Auliya Rahman

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan (kanan) menyampaikan pandangan didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf (kiri) saat Kunjungan Kerja Reses bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026). Kunjungan kerja Komisi II DPR bersama Kementerian ATR/BPN tersebut membahas berbagai macam persoalan terkait pertanahan, reforma agraria, dan konflik sengketa lahan di wilayah Kalimantan Tengah. ANTARA FOTO/Auliya Rahman

Anggota Komisi II DPR, Iwan Kurniawan menyampaikan pandangan saat Kunjungan Kerja Reses bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026). Kunjungan kerja Komisi II DPR bersama Kementerian ATR/BPN tersebut membahas berbagai macam persoalan terkait pertanahan, reforma agraria, dan konflik sengketa lahan di wilayah Kalimantan Tengah. ANTARA FOTO/Auliya Rahman

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan (kanan) menyampaikan pandangan didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf (kiri) saat Kunjungan Kerja Reses bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026). Kunjungan kerja Komisi II DPR bersama Kementerian ATR/BPN tersebut membahas berbagai macam persoalan terkait pertanahan, reforma agraria, dan konflik sengketa lahan di wilayah Kalimantan Tengah. ANTARA FOTO/Auliya Rahman