Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyatakan diskusi publik membahas soal wacana penerapan pemilu melalui pemungutan suara secara elektronik ataue-votingmenjadi bagian ...
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyebut jadwal keserentakan pemilu seharusnya open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang alih-alih Mahkamah ...
Setelah mencabut ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) di awal tahun ini, Mahkamah Konstitusi (MK) terus menciptakan ...
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan bahwa Kemendagri tengah mendalamiputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ...
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta DPR dan Pemerintah mengatur masa transisi untuk masa jabatan kepala/wakil kepala daerah serta anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota hasil Pemilu 2024 setelah pemilu ...
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan. ...
Kabar mengejutkan datang dari salah satu politisi senior di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah yakni H Ary Dewar yang menyatakan bergabung ke Partai NasDem dan bertekad membantu partai ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menyerahkan Laporan Evaluasi Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) terkait penyelenggaraan ...
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa kader partai tersebut meminta agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri menjadi presiden pada 2029. ...
Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mengusulkan agar sistem pemilihan secara elektronik (e-voting) diterapkan pada penyelenggaraan Pemilu 2029 demi menekan biaya pemilu yang selama ini dinilai ...