Medan (ANTARA News)
- Sebanyak 296 kepala daerah di Tanah Air bermasalah dengan hukum dan
sebagian besar terkait dugaan kasus korupsi.
"Ada 296 orang yang bermasalah dengan hukum," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai melantik Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi sebagai Guberner dan Wakil Gubernur Sumatra Utara di Medan, Senin.
Gamawan Fauzi mengaku belum tahu pasti penyebab banyaknya kepala daerah yang diduga terlibat korupsi.
Dia mengatakan perlu ada riset atau penelitian khusus untuk memastikan jika hal itu disebabkan biaya pilkada yang terlalu tinggi.
"Aatau penegakan hukum yang sangat 'kencang', sehingga sedikit saja salah bisa terbawa (masalah hukum)," katanya.
Penelitian itu, kata dia, juga perlu untuk mengetahui adanya sistem pemerintahan yang perlu diperbaiki guna menutup peluang terjadinya kesalahan yang berakibat pada masalah hukum.
"Ada 296 orang yang bermasalah dengan hukum," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai melantik Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi sebagai Guberner dan Wakil Gubernur Sumatra Utara di Medan, Senin.
Gamawan Fauzi mengaku belum tahu pasti penyebab banyaknya kepala daerah yang diduga terlibat korupsi.
Dia mengatakan perlu ada riset atau penelitian khusus untuk memastikan jika hal itu disebabkan biaya pilkada yang terlalu tinggi.
"Aatau penegakan hukum yang sangat 'kencang', sehingga sedikit saja salah bisa terbawa (masalah hukum)," katanya.
Penelitian itu, kata dia, juga perlu untuk mengetahui adanya sistem pemerintahan yang perlu diperbaiki guna menutup peluang terjadinya kesalahan yang berakibat pada masalah hukum.