Pangkalan Bun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah resmi memulai uji coba Mall Pelayanan Publik (MPP), sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat setempat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kobar Kamaludin di Pangkalan Bun, Senin, mengatakan bahwa MPP itu merupakan inisiatif besar dalam menyatukan berbagai pelayanan publik, baik itu dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga sektor wisata.
"MPP ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengedepankan kepentingan masyarakat," ucapnya.
Dikatakan, MPP tersebut bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, nyaman dan aman kepada masyarakat. Untuk itu, elalui MPP ini di harapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam kualitas pelayanan publik di Kobar.
Kamaludin menyebut dalam program MPP itu, ada 24 jenis layanan yang dapat di akses oleh masyarakat. Dengan begitu, MPP membuat masyarakat tidak perlu lagi berpindah pindah tempat untuk mengurus berbagai administrasi.
"Masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk mendapatkan berbagai layanan penting, mulai dari izin usaha hingga administrasi kependudukan," ungkapnya.
Kepala DPMPTSP Kobar itu menegaskan melalui MPP diharapkan dapat menjadi katalisator untuk memperbaiki iklim investasi di daerah, dan berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah, serta dapat berjalan lancar dan kondusif.
Baca juga: Penjabat Bupati Kobar berharap peringatan Hari Pahlawan memacu semangat baru
"Dengan integrasi sistem layanan ini, diharapkan proses perizinan dan administrasi lainnya dapat diselesaikan lebih cepat, serta mengurangi waktu yang sebelumnya terbuang dalam proses pengurusan yang memakan waktu," ujarnya.
Dia pun memastikan bahwa pihaknya berkomitmen akan terus melakukan evaluasi berkelanjutan agar MPP kedepannya dapat terus berkembang dan memenuhi harapan masyarakat.
"Kedepannya pemerintah daerah juga berencana memperluas jenis layanan yang tersedia, sehingga semakin banyak kebutuhan masyarakat yang dapat di layani dalam satu tempat," demikian Kamaludin.
Baca juga: Dishub Kobar ungkap potensi PAD melalui retribusi pelabuhan dan parkir ke DPRD Seruyan
Baca juga: Pemkab Kobar komit terus memperbaiki kualitas perumahan dan permukiman
Baca juga: Sekda lepas kontingen Kobar bertanding dalam ajang PRA Popnas Zona III di Solo
Berita Terkait
Fraksi PAN DPRD Kotim tegaskan RAPBD 2025 harus lebih baik
Rabu, 13 November 2024 23:09 Wib
Lapas Sampit tingkatkan kemampuan penyelamatan antisipasi kebakaran
Rabu, 13 November 2024 21:27 Wib
BKPSDM Kotim sayangkan 133 pelamar CPNS lewatkan tes SKD
Rabu, 13 November 2024 19:45 Wib
6.000 paket sembako murah digelontorkan tekan inflasi di Kotim
Rabu, 13 November 2024 17:14 Wib
Fraksi Golkar ingatkan pentingnya proyeksi pertumbuhan anggaran
Rabu, 13 November 2024 12:29 Wib
Narkoba bernilai Rp960 juta berakhir di kloset Polres Kotim
Rabu, 13 November 2024 7:58 Wib
Pemkab Kotim ajukan raperda dan nota keuangan APBD 2025
Rabu, 13 November 2024 7:22 Wib
Lapas Sampit perbaharui jumlah warga binaan yang masuk DPTb Pilkada 2024
Selasa, 12 November 2024 17:39 Wib