Jakarta (ANTARA
News) - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Husni Kamil Manik mengatakan
pelaksanaan pemungutan suara di daerah yang terkena dampak meletusnya
Gunung Kelud di Kediri dan Blitar bisa ditunda jika kondisi alam tidak
memungkinkan.
"Apabila bencana alam itu datangnya mendekati hari H (pemungutan suara) dan menyebabkan tidak dimungkinan dilakukan pemungutan suara pada 9 April, maka UU Nomor 8/2012 (tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) memberi ruang untuk melakukan pemungutan suara di hari lain," kata Husni di Jakarta, Jumat.
Namun, lanjutnya, KPU tetap berharap situasi dan kondisi di kawasan Gunung Kelud yang berada di perbatasan Kabupaten Kediri, Blitar dan Malang, Jawa Timur dapat segera kondusif pascaerupsi yang terjadi Kamis malam (13/2).
"Kami berharap kondisnya menjelang pemungutan suara bisa lebih baik. Kami juga menyiapkan plan B supaya dampak dari bencana alam itu bisa diatasi, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara masih bisa dilakukan sesuai jadwal," tambahnya.
Saat ini, KPU sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Kediri untuk mencatat data pemilih dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang mungkin berpindah akibat tersapu awan panas dari Gunung Kelud.
Apabila hingga pertengahan Maret kondisi alam di kawasan Gunung Kelud sudah membaik dan memungkinkan penduduk sekitar untuk kembali ke rumah mereka, maka KPU tidak perlu memindahkan lokasi TPS dari semula.
Logistik pemilu, berupa surat suara dan tinta, juga dapat dikirimkan sesuai jadwal jika keadaan alam membaik hingga pertengahan Maret.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya tiga warga meninggal dunia dan 76.388 penduduk mengungsi ke tempat yang lebih aman dari semburan awan panas Gunung Kelud.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banyak pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing, khususnya di daerah Blitar.
Sementara warga yang masih mengungsi antara lain berasal dari Kabupaten Kediri, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tulungagung.
"Apabila bencana alam itu datangnya mendekati hari H (pemungutan suara) dan menyebabkan tidak dimungkinan dilakukan pemungutan suara pada 9 April, maka UU Nomor 8/2012 (tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) memberi ruang untuk melakukan pemungutan suara di hari lain," kata Husni di Jakarta, Jumat.
Namun, lanjutnya, KPU tetap berharap situasi dan kondisi di kawasan Gunung Kelud yang berada di perbatasan Kabupaten Kediri, Blitar dan Malang, Jawa Timur dapat segera kondusif pascaerupsi yang terjadi Kamis malam (13/2).
"Kami berharap kondisnya menjelang pemungutan suara bisa lebih baik. Kami juga menyiapkan plan B supaya dampak dari bencana alam itu bisa diatasi, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara masih bisa dilakukan sesuai jadwal," tambahnya.
Saat ini, KPU sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Kediri untuk mencatat data pemilih dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang mungkin berpindah akibat tersapu awan panas dari Gunung Kelud.
Apabila hingga pertengahan Maret kondisi alam di kawasan Gunung Kelud sudah membaik dan memungkinkan penduduk sekitar untuk kembali ke rumah mereka, maka KPU tidak perlu memindahkan lokasi TPS dari semula.
Logistik pemilu, berupa surat suara dan tinta, juga dapat dikirimkan sesuai jadwal jika keadaan alam membaik hingga pertengahan Maret.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya tiga warga meninggal dunia dan 76.388 penduduk mengungsi ke tempat yang lebih aman dari semburan awan panas Gunung Kelud.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banyak pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing, khususnya di daerah Blitar.
Sementara warga yang masih mengungsi antara lain berasal dari Kabupaten Kediri, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tulungagung.