Palangka Raya (Antara Kalteng) - Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti berharap rekomendasi yang dihasilkan rapat kerja teknis Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia mendapat perhatian khusus menteri dalam negeri.

"Harapan kita ketujuh rekomendasi hasil Rakernis ADEKSI menjadi perhatian mendagri, yang nantinya dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan," katanya di Palangka Raya, Jumat.

Ketujuh rekomendasi tersebut adalah pertama, meminta definisi pokok pikiran DPRD Kota dalam aspek etik dewan diperhatikan. Kedua, Adeksi meminta aturan tentang kesenjangan antara waktu dan frekuensi pembahasan anggaran diperjelas.

Dalam rekomendasi itu juga diminta batas waktu revisi keuangan pemerintah kota dipercepat, katanya seraya menambahkan, keempat Adeksi meminta hasil reses juga dijadikan usulan program prioritas pemerintah.

Alfian mengatakan, berkenaan dengan hasil reses tersebut dewan berpendapat yang menjadi prioritas program pemerintah selama ini adalah hasil musrembang.

Rekomendasi kelima disebutkan bahwa legislator meminta kedudukan DPRD jelas. Artinya, apakah wakil rakyat sebagai pejabat daerah atau pejabat negara.

Keenam, mengusulkan kenaikan gaji wali kota yang secara otomatis jika akan berimbas naiknya gaji anggota dewan dan ketujuh merevisi Undang-undang Pilkada yang menyatakan anggota dewan harus mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto mengatakan ketujuh rekomedasi hasil rakernis Adeksi tersebut sangat penting terkait dengan kinerja wakil rakyat.

"Rekomendasi Adeksi ini adalah pokok terkait upaya peningkatan kinerja dewan. Ketujuh rekomendasi ini disampaikan kepada Mendagri sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyikapi kinerja dewan kota di masa mendatang," kata Sigit.

Rakernis Adeksi yang digelar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada 1-4 September diikuti sekitar 319 wakil rakyat dari berbagai wilayah di Indonesia.