DPRD Kotim berharap pejabat baru ciptakan inovasi dan perkuat sinergi

Jumat, 30 Januari 2026 17:50 WIB

Foto bersama usai pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Kotim, Jumat (30/1/2026). ANTARA/Devita Maulina.

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah setempat dapat melahirkan inovasi dan memperkuat sinergi demi capaian kinerja yang lebih baik.

"Pergeseran jabatan itu kan hal yang biasa. Namun perlu semangat, karena ini stok lawas tapi tenaga baru harus bisa menggenjot, minimal punya inovasi baru," kata Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur di Sampit, Jumat.

Hal ini ia sampaikan usai menghadiri pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Kotim. Bupati Kotim Halikinnor melantik sebanyak 87 pejabat, dengan 11 di antaranya merupakan pejabat yang lolos seleksi terbuka atau lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Menurut Rudianur, mutasi di lingkungan pemerintah kabupaten merupakan dinamika birokrasi yang lumrah. Namun, ia menekankan bahwa penyegaran posisi ini harus dibarengi dengan peningkatan semangat kerja yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Khususnya, kepada pejabat JPT Pratama atau eselon II yang dilantik, yang ai sebut sebagai stok lawas tapi jabatan baru, lantaran seluruhnya merupakan pejabat di lingkungan Pemkab Kotim yang kemudian mendapat kenaikan jabatan setelah berhasil lolos seleksi.

“Artinya, mereka ini sudah tau situasi dan kondisi di Kotim saat ini, sehingga diharapkan bisa cepat beradaptasi dan tancap gas melaksanakan tupoksinya masing-masing,” imbuhnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menggarisbawahi bahwa jabatan kepala dinas maupun sekretaris bukan sekadar posisi administratif. Pejabat tersebut dituntut memiliki terobosan nyata dalam menjalankan program kerja agar Kotim dapat melompat lebih maju.

Rudianur juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia berharap para pejabat bekerja sesuai koridor hukum serta mengedepankan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama.

“Harapannya bisa bekerja dengan baik lah, sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Terutama hubungan ke masyarakat, itu yang paling utama bagi seorang pejabat," tambahnya.

Rudianur mencontohkan pengisian jabatan di Dinas Pendidikan yang kini telah memiliki pejabat definitif dari sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Baginya, kepastian jabatan ini harus diikuti dengan peningkatan koordinasi antar lembaga.

Ia meminta agar sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin diperkuat demi kelancaran pembangunan. Pejabat yang baru dilantik diharapkan tidak menutup diri dan aktif membangun komunikasi dengan seluruh elemen pemerintah di Kotawaringin Timur.

“Tadi di Dinas Pendidikan saya lihat Plt-nya naik menjadi pejabat definitif. Ini perlu hubungan yang baik dan sinergi dengan DPRD serta dengan semua elemen pemerintah yang ada di Kotim,” demikian Rudianur.