Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah masih fokus untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan.
Bupati Seruyan Sudarsono di Kuala Pembuang, Rabu, mengatakan, peningkatan pembangunan infrastruktur masih terus dilakukan untuk memacu perkembangan sektor lain di Seruyan.
"Seruyan membutuhkan infrastruktur jalan yang cukup panjang kurang lebih 500 kilometer, mulai dari ibukota kabupaten atau Kuala Pembuang hingga kecamatan terakhir, Kecamatan Suling Tambun," katanya.
Ia menjelaskan, sekitar 90 kilometer dari panjang jalan 500 kilometer tersebut adalah jalan baru yang sudah dibangun selama tiga tahun masa kepemimpinannya.
"Seruyan memang memiliki banyak potensi mulai dari alam hingga kebudayaan. Namun saat ini masih berkutat pada penyiapan infrastruktur," katanya.
Kemudian, hingga 2019, Seruyan juga lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur desa yang berkategori tertinggal agar dapat dari status kabupaten tertinggal satu-satunya di Kalteng.
Sedikitnya ada 32 atau 30 persen dari 98 desa yang masih termasuk dalam kategori tertinggal dan perlu perhatian serius dari pemerintah daerah setempat. Salah satu yang mengakibatkan menjadi desa tertinggal adalah minimnya akses infrastruktur.
Orang nomor satu di "Bumi Gawi Hatantiring" ini menambahkan, sebagaimana visi misi Seruyan, yakni menembus keterisolasian daerah dari arus barang dan jasa serta arus informasi, maka yang paling utama harus dibenahi adalah pembangunan infrastruktur jalan serta jembatan.
Meski demikian, membuka akses infrastruktur di Seruyan tidak semudah membalik telapak tangan, untuk pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Kuala Pembuang hingga kecamatan terjauh yakni Suling Tambung diperlukan anggaran tidak kurang dari Rp500 miliar.
"Kami akan memperjuangkan pembangunan jalan tembus itu. Sebab hal tersebut telah menjadi komitmen kami sebagai kepala daerah membuka keterisolasian daerah," katanya.
Untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur hasil pemekaran Kotawaringin Timur diperlukan sumber anggaran bukan hanya dari APBD Seruyan, tapi juga perlu bantuan dari APBD Provinsi Kalteng bahkan APBN.
"Kita berharap, dukungan anggaran itu sudah bisa mulai dikucurkan Pemerintah Provinsi Kalteng pada tahun anggaran 2017 ini, dan terus berlanjut pada tahun anggaran berikutnya," katanya.
Bupati Seruyan Sudarsono di Kuala Pembuang, Rabu, mengatakan, peningkatan pembangunan infrastruktur masih terus dilakukan untuk memacu perkembangan sektor lain di Seruyan.
"Seruyan membutuhkan infrastruktur jalan yang cukup panjang kurang lebih 500 kilometer, mulai dari ibukota kabupaten atau Kuala Pembuang hingga kecamatan terakhir, Kecamatan Suling Tambun," katanya.
Ia menjelaskan, sekitar 90 kilometer dari panjang jalan 500 kilometer tersebut adalah jalan baru yang sudah dibangun selama tiga tahun masa kepemimpinannya.
"Seruyan memang memiliki banyak potensi mulai dari alam hingga kebudayaan. Namun saat ini masih berkutat pada penyiapan infrastruktur," katanya.
Kemudian, hingga 2019, Seruyan juga lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur desa yang berkategori tertinggal agar dapat dari status kabupaten tertinggal satu-satunya di Kalteng.
Sedikitnya ada 32 atau 30 persen dari 98 desa yang masih termasuk dalam kategori tertinggal dan perlu perhatian serius dari pemerintah daerah setempat. Salah satu yang mengakibatkan menjadi desa tertinggal adalah minimnya akses infrastruktur.
Orang nomor satu di "Bumi Gawi Hatantiring" ini menambahkan, sebagaimana visi misi Seruyan, yakni menembus keterisolasian daerah dari arus barang dan jasa serta arus informasi, maka yang paling utama harus dibenahi adalah pembangunan infrastruktur jalan serta jembatan.
Meski demikian, membuka akses infrastruktur di Seruyan tidak semudah membalik telapak tangan, untuk pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Kuala Pembuang hingga kecamatan terjauh yakni Suling Tambung diperlukan anggaran tidak kurang dari Rp500 miliar.
"Kami akan memperjuangkan pembangunan jalan tembus itu. Sebab hal tersebut telah menjadi komitmen kami sebagai kepala daerah membuka keterisolasian daerah," katanya.
Untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur hasil pemekaran Kotawaringin Timur diperlukan sumber anggaran bukan hanya dari APBD Seruyan, tapi juga perlu bantuan dari APBD Provinsi Kalteng bahkan APBN.
"Kita berharap, dukungan anggaran itu sudah bisa mulai dikucurkan Pemerintah Provinsi Kalteng pada tahun anggaran 2017 ini, dan terus berlanjut pada tahun anggaran berikutnya," katanya.