Sampit (Antara Kalteng) - Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Parimus meminta pemerintah daerah itu berkomitmen program pengentasan kemiskinan menjadi skala prioritas.
"Saya berharap pengentasan kemiskinan bisa terealisasi secara nyata. Dan harus menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 2016-2021," katanya kepada wartawan di Sampit, Jumat.
Parimus mengungkapkan, dalam dokumen RPJMD bahwa salah satu yang ditargetkan dalam program pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah penurunan angka kemiskinan.
"Kami mendesak pemerintah daerah menepati janjinya tersebut. Salah satunya dengan penguatan ekonomi masyarakat," ucapnya.
Menurut Parimus, program pemerintahan Supian Hadi-Taufiq Mukri dalam dua tahun berjalan dianggap masih belum mampu menggambarkan komitmen untuk pengentasan kemiskinan.
"Kita katakan belum melaksanakan komitmen karena di lihat dari kebijakan keuangan daerah masih banyak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan belum menyentuh kepada kesejahteraan masyarakat langsung," tambahnya.
Pemerintah Kotawaringin Timur hendaknya membuat strategi selama lima tahun ke depan dalam menumbuhkan iklim investasi, yang akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan tingkat pengangguran, dan akhirnya berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.
Parimus menegaskan, pengentasan kemiskinan termasuk dalam program prioritas peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Program itu menempati prioritas nomor dua setelah infrastruktur dalam sembilan program prioritas daerah 2016-2021.
"Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi, sehingga penanganannya tidak hanya menjadi target pemerintah kabupaten saja, tetapi juga menjadi target nasional," katanya.
Dalam RPJMN 2014-2019 Kotawaringin Timur, kemiskinan ditargetkan turun antara 7 hingga 8 persen dari kondisi tahun 2014 yakni sebesar 10,96 persen.
"Saya berharap pengentasan kemiskinan bisa terealisasi secara nyata. Dan harus menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 2016-2021," katanya kepada wartawan di Sampit, Jumat.
Parimus mengungkapkan, dalam dokumen RPJMD bahwa salah satu yang ditargetkan dalam program pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah penurunan angka kemiskinan.
"Kami mendesak pemerintah daerah menepati janjinya tersebut. Salah satunya dengan penguatan ekonomi masyarakat," ucapnya.
Menurut Parimus, program pemerintahan Supian Hadi-Taufiq Mukri dalam dua tahun berjalan dianggap masih belum mampu menggambarkan komitmen untuk pengentasan kemiskinan.
"Kita katakan belum melaksanakan komitmen karena di lihat dari kebijakan keuangan daerah masih banyak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan belum menyentuh kepada kesejahteraan masyarakat langsung," tambahnya.
Pemerintah Kotawaringin Timur hendaknya membuat strategi selama lima tahun ke depan dalam menumbuhkan iklim investasi, yang akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan tingkat pengangguran, dan akhirnya berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.
Parimus menegaskan, pengentasan kemiskinan termasuk dalam program prioritas peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Program itu menempati prioritas nomor dua setelah infrastruktur dalam sembilan program prioritas daerah 2016-2021.
"Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi, sehingga penanganannya tidak hanya menjadi target pemerintah kabupaten saja, tetapi juga menjadi target nasional," katanya.
Dalam RPJMN 2014-2019 Kotawaringin Timur, kemiskinan ditargetkan turun antara 7 hingga 8 persen dari kondisi tahun 2014 yakni sebesar 10,96 persen.