Jakarta (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Jepang akan meminta Facebook Inc untuk bekerja lebih baik dalam melindungi data pengguna mereka setelah kasus yang melibatkan Cambridge Analytica awal tahun ini.
Pemerintah Jepang bergabung dengan Inggris Raya untuk menyelidiki kasus kebocoran data ini, kata Reuters mengutip laporan dari Kyodo.
Jepang menilai raksasa media sosial ini tidak memiliki manajemen data pribadi yang layak dan gagal untuk berkomunikasi dengan penggunanya.
Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Jepang disebut akan mengeluarkan pernyataan resmi untuk Facebook pada Senin (22/10) waktu setempat, namun, komisi menolak berkomentar mengenai kabar ini.
Perwakilan dari Facebook juga tidak berkomentar atas laporan ini.
Facebook tahun ini menjadi incaran regulator internet dunia karena kasus kebocoran data, yang disebut sebagai skandal terbesar di dunia teknologi.
Data milik 87 juta pengguna Facebook secara ilegal diakses oleh firma konsultan politik Cambridge Analytica untuk kepentingan kampanye Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat 2016 lalu.
Pemerintah Jepang bergabung dengan Inggris Raya untuk menyelidiki kasus kebocoran data ini, kata Reuters mengutip laporan dari Kyodo.
Jepang menilai raksasa media sosial ini tidak memiliki manajemen data pribadi yang layak dan gagal untuk berkomunikasi dengan penggunanya.
Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Jepang disebut akan mengeluarkan pernyataan resmi untuk Facebook pada Senin (22/10) waktu setempat, namun, komisi menolak berkomentar mengenai kabar ini.
Perwakilan dari Facebook juga tidak berkomentar atas laporan ini.
Facebook tahun ini menjadi incaran regulator internet dunia karena kasus kebocoran data, yang disebut sebagai skandal terbesar di dunia teknologi.
Data milik 87 juta pengguna Facebook secara ilegal diakses oleh firma konsultan politik Cambridge Analytica untuk kepentingan kampanye Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat 2016 lalu.