Bukit Santuai fokus perbaikan jalan untuk percepat pemerataan listrik

Selasa, 13 Januari 2026 17:47 WIB

Camat Bukit Santuai Agus Saptono saat memantau perbaikan jalan di Desa Tumbang Batu beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi (Agus Saptono).

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah kini fokus pada perbaikan infrastruktur jalan setelah seluruh izin melintas jaringan listrik desa (lisdes) di area perkebunan swasta dipastikan rampung.

Camat Bukit Santuai, Agus Saptono di Sampit, Selasa, mengatakan dari sisi perizinan sudah tidak ada kendala, diikuti keluarnya semua izin melintas jaringan listrik.

"Jadi, saat ini fokus utama diarahkan pada penanganan kendala infrastruktur jalan guna mempercepat realisasi listrik masuk ke sepuluh desa," ucapnya.

Agus menyampaikan bahwa izin dari PT BCT dan PT ABP sudah diterbitkan untuk mencakup sepuluh desa yang masuk roadmap atau peta jalan pembangunan jaringan lisdes oleh Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero untuk 2026.

Adapun 10 desa tersebut meliputi Desa Tumbang Batu, Luwuk Bagantung, Tumbang Tawan, Tumbang Torung, Tewai Hara, Tumbang Getas, Tumbang Sapia, Tumbang Kania, Tumbang Payang dan Tumbang Saluang.

"Terbitnya izin dari perusahaan besar swasta (PBS) ini menjadi lampu hijau bagi kelanjutan proyek strategis nasional tersebut di wilayah Bukit Santuai," beber dia.

Dia menyebut, saat ini progres pembangunan lisdes di Desa Tumbang Batu mulai berjalan mobilisasi tiang listrik. Di mana sebagian telah tiba di desa dan sebagian masih dalam perjalanan.

"Sedangkan untuk desa-desa lainnya, proses pengangkutan material tiang listrik belum dilakukan," ujarnya.

Agus melanjutkan, kendala utama yang dihadapi saat ini adalah kondisi infrastruktur jalan. Pasalnya, PT BCT yang sebelumnya membantu pemeliharaan jalan sudah tidak lagi beroperasi.

Guna mencari solusi, pihak kecamatan segera mengundang sepuluh kepala desa, BPD, dan sejumlah PBS yang beroperasi di wilayah tersebut. Pertemuan koordinasi dijadwalkan berlangsung pada 15 Januari mendatang.

"Dalam waktu dekat, setelah penutupan Sampit Expo, kami akan mengundang para pihak untuk membahas dukungan infrastruktur jalan," tambah Agus.

Dia menyebut, kondisi jalan yang mumpuni sangat mendesak karena kontraktor akan menggunakan armada fuso untuk mengangkut tiang-tiang berat. Jika jalan tidak diperkeras dengan laterit, risiko kendaraan amblas saat musim hujan sangat tinggi.

Dua jalur utama yang menjadi prioritas perbaikan adalah rute Tumbang Batu-Tumbang Saluang serta rute Tumbang Sapia–Tumbang Kania. Dukungan dana CSR perusahaan diharapkan menjadi kunci suksesnya pembangunan infrastruktur ini.

Baca juga: Diusulkan pembangunan posko di kawasan eks Golden Sampit cegah peredaran narkoba

"Kami berharap dukungan penuh perusahaan melalui program CSR untuk membantu perbaikan jalan. Ini demi kepentingan umum, agar listrik desa bisa segera terwujud," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Agus juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kotim Halikinnor yang dinilai konsisten menyuarakan kebutuhan listrik desa hingga ke pemerintah pusat.

Upaya tersebut membuahkan hasil dengan disetujuinya program lisdes melalui anggaran tambahan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Anggota DPRD Kotim Dapil V serta Komisi I DPRD Kotim yang aktif mendorong dan memfasilitasi koordinasi lintas sektor demi terwujudnya listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

"Setelah 18 tahun, akhirnya Bukit Santuai mendapatkan kuota lisdes. Kami sangat bersyukur atas dukungan luar biasa dari berbagai pihak," pungkasnya.

Baca juga: Kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU Kotim naik ke tahap penyidikan

Sebelumnya, Manajer Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Kalimantan Tengah (UP2K Kalteng) Sugianto mengungkapkan ada 12 desa di Kotim yang masuk roadmap pembangunan lisdes oleh pihak PLN yang ditargetkan selesai pada Maret 2026.

"Ada 33 desa yang akan kami kerjakan November ini, 12 di antaranya berada di Kotawaringin Timur dan target kami harus selesai nanti di Maret 2026," ungkap Sugianto.

Dia menyampaikan, roadmap lisdes ini telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pelaksanaannya menggunakan anggaran tambahan belanja yang diterbitkan oleh DJK Kementerian ESDM.

DJK memberikan penugasan kepada Divisi Lisdes yang selanjutnya diturunkan kepada UP2K Kalteng di Palangka Raya dalam rangka pemerataan listrik di kabupaten-kabupaten di Kalimantan Tengah.

Kendala yang dihadapi sejauh ini relatif sedikit, sebab desain roadmap sudah dibuat sebaik mungkin agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, baik itu berkaitan dengan kesiapan infrastruktur, perizinan hingga pembebasan tanam tumbuh.

Ketiga kriteria itu disebut-sebut merupakan kunci kesuksesan pembangunan listrik di desa dan dalam hal ini keterlibatan dari pihak berwenang, khususnya pemerintah daerah sangat dibutuhkan, karena dari pihak PLN sebenarnya fokus pada pembangunan jaringan saja.

"Dengan kondisi geografis Kotim yang luas dan banyak desa berada di pedalaman, pekerjaan ini tidak mudah. Namun kami berkomitmen untuk menyelesaikannya karena listrik adalah kebutuhan dasar yang menentukan kemajuan wilayah," demikian Sugianto.

Baca juga: DPRD Kotim kooperatif terkait penggeledahan oleh Kejati

Baca juga: Kejati Kalteng geledah KPU, Kesbangpol hingga Setwan Kotim

Baca juga: BNNK Kotim pimpin tim terpadu datangi kawasan rawan narkoba