Tamiang Layang (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Unriu Ngubel mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah kabupaten yang terus berupaya agar daerah pelosok bisa teraliri listrik.

"Pembangunan jaringan listrik masuk desa merupakan program yang bagus dan akan berjalan cepat dengan dukungan dari masyarakat," katanya saat dihubungi di Tamiang Layang, Selasa.

Jika mendapat hambatan, seperti adanya permintaan masyarakat terkait pembebasan lahan, maka akan memperlambat pemasangan jaringan listrik masuk desa.

Unriu mencontohkan, seperti di Desa Pianggu, Kecamatan Awang. Ada warga disana meminta uang ganti rugi pembebasan tanam tumbuh di atas lahan, walaupun tuntas namun kejadian ini diharapkan tidak terulang kembali.

"Padahal yang menikmati listrik juga masyarakat. Saya harap masalah seperti demikian tidak terulang kembali di daerah lain di Bartim," ungkapnya.

Pembangunan jaringan listrik masuk desa dimulai sejak tahun 2017 di banyak desa yang tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Paju Epat, Dusun Timur, Dusun Tengah, Awang, Paku dan Patangkep Tutui.

Ia pun kembali mengapresiasi pemerintah kabupaten karena belum lama ini, berhasil menuntaskan pemasangan listrik di Desa Apar Batu-Janah Mansiwui, Kecamatan Awang.

"Ini bukti konsistensi pemerintah dalam menerangi daerah pelosok yang belum pernah mendapatkan pasokan energi listrik," jelasnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Bartim, Yumail Paladuk melalui Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Penerangan Jalan Umum, Kurmis mengatakan, untuk tahun 2020 akan diusulkan pemasangan jaringan listrik di Desa Muara Awang, Kecamatan Dusun Tengah.

"Untuk jaringannya melalui jalur di Desa Netampin, Kecamatan Dusun Tengah dengan jarak sekitar 10 kilometer," paparnya.

Sedangkan untuk pemasangan jaringan listrik tahun ini dilaksanakan di Desa Apar Batu, Kecamatan Awang. Kebutuhan material untuk pembangunan sudah berada di lokasi dan siap digunakan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan PT PLN Persero, pemasangan jaringan listrik saat ini memprioritaskan wilayah desa. Sementara bagi yang bukan desa akan menjadi prioritas kedua.