Sebanyak 480 Usulan masuk dalam musrenbangcam Mentawa Baru Ketapang
Sampit (ANTARA) - Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menghimpun sebanyak 480 usulan dari kelurahan dan desa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2027 tingkat kecamatan.
"Yang paling dominan usulan itu masalah infrastruktur, baik jalan, drainase maupun jembatan yang mencapai 80 persen," kata Camat Mentawa Baru Ketapang Irpansyah di Sampit, Kamis.
Dikatakan, awalnya ada 580 usulan yang dihimpun dari musrenbang tingkat desa dan kelurahan, namun setelah diseleksi ulang terkumpul 480 usulan. Adapun, musrenbang tingkat kecamatan ini untuk menentukan skala prioritas dari semua usulan tersebut.
Ratusan usulan itu akan dibawa pada musrenbang tingkat kabupaten dengan harapan bisa semua terakomodir, namun jika tidak maka usulan yang masuk kategori prioritas utama diharap bisa lebih dulu diakomodir.
Dalam musrenbang kali ini pun, usulan mengenai infrastruktur masih mendominasi. Salah satu yang mendesak terkait infrastruktur jembatan tua yang menghubungkan Desa Telaga Baru dan Desa Pelangsian.
"Jembatan itu usianya sudah sekitar 60 sampai 70 tahun. Material kayu ulinnya sudah sangat tua, bahkan sulit dilalui kendaraan roda dua. Kami mohon perhatian pemerintah agar masyarakat bisa mudah beraktivitas," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti jembatan Sei Mentawa yang telah berkali-kali diusulkan namun belum terealisasi. Pihaknya berharap pemerataan pembangunan dapat menyentuh wilayah-wilayah tua di pinggiran sungai yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian.
Di sektor pendidikan, Irpansyah melaporkan adanya kekurangan fasilitas meja dan kursi (mobiler) serta ruang kelas di sejumlah sekolah dasar (SD). Hal ini dipicu oleh tingginya minat sekolah masyarakat serta aturan pembatasan jumlah murid maksimal 28 orang per kelas.
Sementara di bidang kesehatan, rencana pembangunan Puskesmas keempat di Kecamatan MB Ketapang menjadi target utama untuk tahun 2026 dan 2027. Saat ini, Puskesmas Ketapang II dinilai sudah sangat kewalahan karena harus melayani separuh jumlah penduduk kecamatan.
"Puskesmas Ketapang II melayani enam desa dan dua kelurahan dengan tenaga medis terbatas. Kami sudah siapkan lahan di Desa Eka Bahurui, berdampingan dengan posko Damkar, untuk pembangunan puskesmas baru," tambahnya.
Mewakili Bupati Kotim dalam pembukaan musrenbang tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotim Rody Kamislam menyebut bahwa 480 usulan tersebut akan diseleksi kembali.
"480 Usulan itu kumulatif dari desa dan kelurahan, di tingkat kecamatan akan dipilah lagi dan nanti pemerintah akan menetapkan skala prioritas yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada 2027 mendatang," ujarnya.
Baca juga: Dinas SDABMBKPRKP Kotim wajibkan Perumdam kembalikan galian pipa ke kondisi awal
Ia menambahkan bahwa meskipun biasanya tidak semua usulan dapat terakomodir, pemerintah daerah tetap berupaya memberikan ruang bagi aspirasi yang paling menyentuh kebutuhan publik. Skala prioritas di tingkat desa dan kelurahan menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan.
Ia menekankan, realisasi pembangunan sangat bergantung pada APBD. Oleh karena itu, ia memberikan mendorong pihak kecamatan dan jajaran untuk lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor kewenangan mereka. Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurut Rody, optimalisasi penagihan pajak di tingkat bawah merupakan kunci utama untuk memperbesar ruang fiskal daerah di masa mendatang.
Baca juga: Kejati periksa Ketua KPU Kalteng telusuri dugaan korupsi dana hibah KPU Kotim
"Ini menjadi PR bagi Pak Camat untuk bisa meningkatkan PAD, khususnya terkait pajak PBB-P2. Jika PAD kita meningkat dari berbagai sektor, tentu akan berimbas pada penguatan APBD kita di tahun 2027 sehingga lebih banyak usulan yang bisa kita biayai," sebutnya.
Pihaknya juga berharap dengan adanya sinkronisasi antara usulan masyarakat dan upaya peningkatan pendapatan daerah, target-target pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara maksimal tanpa membebani satu sumber pendanaan saja.
"Kami berharap pada 2027 ada peningkatan APBD sehingga usulan desa dan kelurahan bisa terakomodir. Meski tidak semua, paling tidak yang menjadi skala prioritas utama bisa terealisasi," demikian Rody.
Baca juga: Angin kencang robohkan rumah warga di Sampit
Baca juga: Legislator Kotim soroti pemasangan pipa air berdampak pada kondisi jalan
Baca juga: Usulan peningkatan infrastruktur masih mendominasi Musrenbang Kecamatan Baamang
Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
