Kuala Pembuang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan warga miskin atau ekonomi lemah, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Pada tahun  ini, kami telah memastikan untuk mengalokasikan anggaran hingga Rp10 miliar, guna memenuhi kebutuhan kesehatan warga ekonomi lemah," kata Bupati Seruyan Yulhaidir di Kuala Pembuang, Jumat.

Bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas dari Pemkab Seruyan untuk terus dibenahi dan ditingkatkan, sebab merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat selain bidang pendidikan.

Selain itu, kebijakan ini sebagai bukti dari komitmen pemkab yang ingin mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, baik di wilayah perkotaan maupun pelosok perdesaan.

"Ketika kesehatan masyarakat sudah terjamin, kami harapkan tidak ada lagi keluhan yang disampaikan akibat sulitnya mendapatkan pelayanan di lapangan," terangnya kepada Antara Kalteng.

Untuk itu seluruh perangkat daerah, mulai dari camat, lurah maupun kepala desa diminta untuk melakukan pendataan kepada warganya secara sungguh-sungguh dan teliti, hingga terhindar dari salah sasaran.

Yulhaidir mengingatkan kepada semua perangkat daerah itu, agar melakukan tugas pendataan dengan benar. Jika diketahui adanya penyimpangan atau dengan sengaja mendata seseorang yang tidak seharusnya, tentu pihaknya akan segera menindak pelanggaran tersebut.

"Lakukan pendataan dengan benar tanpa adanya penyimpangan. Kami dari pemkab juga akan melakukan pengawasan berjenjang, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," ungkapnya.

Pihaknya ingin pemenuhan kesehatan warga Seruyan dapat dilakukan secara maksimal. Untuk itu seluruh petugas kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, diminta bekerja sungguh-sungguh dan memberikan pelayanan prima kepada setiap warga yang memerlukan.

Warga pun diminta melaporkan kepada pihaknya ataupun organisasi perangkat daerah yang membidangi, jika menemukan adanya pelanggaran di lapangan. Ia berjanji akan segera menindaklanjutinya dan segera menyelesaikannya.