Tamiang Layang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah menyetujui dan menandatangani rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018.

Raperda lpj APBD 2018 telah disetujui bersama pemerintah kabupaten yang diwakili Sekretaris Daerah Eskop melalui rapat paripurna, kata Ketua DPRD Barito Timur Broelalano di Tamiang Layang, Rabu.

"Setelah ditandatanganinya raperda lpj tersebut, maka akan segera diajukan ke Gubernur Kalteng melalui Biro Bagian Hukum," kata Broelalano.

Menurut Broelalano pembahasan raperda APBD Barito Timur tahun anggaran 2018 sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sebab, rapat pembahasannya berlangsung sejak tanggal 12 Juni sampai 3 Juli 2019.

Dia mengatakan anggota DPRD Barito Timur 2014-2019 telah menunjukkan kinerja terbaik dengan menyelesaikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban APBD dengan pemerintah daerah.

Baca juga: Banmus DPRD Barito Timur jadwalkan agenda penting ini selama Juli

Walaupun melalui proses panjang, DPRD berharap opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Barito Timur tahun anggaran 2018 dari BPK RI Kalteng bisa dipertahankan dan berkelanjutan.

"DPRD Barito Timur sangat mengapresiasi opini WTP yang diraih dan bisa berkelanjutan hingga lima kali," kata Broelalano.

Sekretaris Daerah Barito Timur Eskop mengapreasiasi kerja pimpinan dan anggota DPRD Barito Timur yang telah memberikan pandangan atas kinerja pemerintah daerah.

Dia pun apresiasi kinerja pimpinan dan anggota DPRD Barito Timur yang hingga akhirnya disetujuinya Raperda pertanggung jawaban APBD 2018. Dan itu semua berkat komitmen, kerja keras serta tanggung jawab kita bersama, seluruh rangkaian kegiatan ini dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

"Pemkab berkomitmen melaksanakan pemerintahan yang baik dan taat terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, serta berkomitmen mempertahankan opini WTP pada tahun anggaran 2019 nanti," demikian ," kata Eskop.

Baca juga: Tim Pansus DPRD Bartim sampaikan enam rekomendasi

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Bartim ajak masyarakat kembali rajut persatuan