Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menyatakan mendukung gagasan Presiden terpilih Joko Widodo yang akan menghapus lembaga negara yang tidak produktif dan tidak bermanfaat.
"Saya sangat setuju dengan rencana Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap semua lembaga-lembaga di bawah pemerintahannya. Kalau ada lembaga dari hasil kajian dan evaluasi dinilai tidak produktif, tidak bermanfaat, atau cenderung merugikan, sebaiknya dihapus," kata Abdul Kadir Karding, melalui telepon selulernya, di Jakarta, Kamis.
Menurut Karding, agar terbangun tradisi kerja yang baik dan profesional, maka lembaga-lembaga yang mengalokasikan anggaran besar tapi tidak memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat, harus dipangkas.
Baca juga: Produk berbahan rotan karya UMKM Kalteng disukai Presiden Jokowi
"Karena lembaga yang menyerap anggaran besar tapi tidak memberi manfaat, akan menjadi beban negara," katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Negara (PKB) ini juga mengusulkan agar pada pemerintahan berikutnya adalah, lembaga yang miskin struktur tapi kaya fungsi.
"Artinya strukturnya tidak terlalu besar tapi fungsinya besar. Lembaga yang demikian, kebutuhannya adalah aparatnya yakni ASN (aparat sipil negara) memiliki kapasitas dan kemampuan kerja yang lebih baik," katanya.
Baca juga: Para menteri diminta antisipasi dampak kekeringan
Baca juga: Jokowi kembali diingatkan terkait penuntasan kasus HAM
Baca juga: Birokrasi yang menghambat akan 'dihajar' Jokowi
"Saya sangat setuju dengan rencana Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap semua lembaga-lembaga di bawah pemerintahannya. Kalau ada lembaga dari hasil kajian dan evaluasi dinilai tidak produktif, tidak bermanfaat, atau cenderung merugikan, sebaiknya dihapus," kata Abdul Kadir Karding, melalui telepon selulernya, di Jakarta, Kamis.
Menurut Karding, agar terbangun tradisi kerja yang baik dan profesional, maka lembaga-lembaga yang mengalokasikan anggaran besar tapi tidak memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat, harus dipangkas.
Baca juga: Produk berbahan rotan karya UMKM Kalteng disukai Presiden Jokowi
"Karena lembaga yang menyerap anggaran besar tapi tidak memberi manfaat, akan menjadi beban negara," katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Negara (PKB) ini juga mengusulkan agar pada pemerintahan berikutnya adalah, lembaga yang miskin struktur tapi kaya fungsi.
"Artinya strukturnya tidak terlalu besar tapi fungsinya besar. Lembaga yang demikian, kebutuhannya adalah aparatnya yakni ASN (aparat sipil negara) memiliki kapasitas dan kemampuan kerja yang lebih baik," katanya.
Baca juga: Para menteri diminta antisipasi dampak kekeringan
Baca juga: Jokowi kembali diingatkan terkait penuntasan kasus HAM
Baca juga: Birokrasi yang menghambat akan 'dihajar' Jokowi