Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah memetakan potensi dampak yang terjadi sekiranya gelombang suhu panas atau heatwave melanda Indonesia guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
"Meminta pemerintah memetakan potensi dampak yang mungkin terjadi apabila gelombang panas melanda Indonesia sehingga Indonesia bisa terus siap dan meminimalisir dampak buruk akibat gelombang panas ekstrem tersebut," kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia juga meminta pemerintah Indonesia tetap waspada dalam menangani dampak gelombang panas tersebut, meskipun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menyatakan Indonesia aman dari efek gelombang panas yang terjadi di sejumlah negara Asia.
"Meminta pemerintah untuk terus memantau kondisi cuaca ekstrem secara global, dan mengantisipasi dampak yang mungkin muncul di Indonesia, khususnya yang berbahaya bagi masyarakat," ujarnya.
Terakhir, dia meminta pula masyarakat agar meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjaga kesehatan diri maupun lingkungan sekitar dalam menghadapi kondisi cuaca saat ini.
Sebelumnya, Kamis (2/5), Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Eddy Hermawan memastikan fenomena gelombang panas yang sekarang menyerang kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, dan sebagian Asia Tenggara tidak menciptakan efek serupa bagi Indonesia.
“Secara geografis, Indonesia aman dari fenomena gelombang panas,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga memastikan fenomena udara panas yang melanda Indonesia beberapa hari terakhir bukan merupakan gelombang panas atau heatwave.
“Jika ditinjau secara karakteristik fenomena, maupun secara indikator statistik pengamatan suhu kita tidak termasuk ke dalam kategori heatwave, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai gelombang panas,” kata Deputi Meteorologi BMKG Guswanto di Jakarta.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, gelombang panas atau heatwave tengah melanda beberapa negara di kawasan Asia, seperti Filipina, Thailand, India, hingga Bangladesh.
Berita Terkait
Pelantikan presiden-wapres hasil Pemilu tak bisa dijegal
Sabtu, 11 Mei 2024 14:09 Wib
Teras Narang: Generasi muda jangan hanya menuntut toleransi
Rabu, 8 Mei 2024 15:09 Wib
Teras Narang ajak umat Katolik kerja kebangsaan di Kalteng
Jumat, 8 Maret 2024 22:53 Wib
Penolakan rencana KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama
Senin, 26 Februari 2024 15:24 Wib
Fenomena umroh secara mandiri
Senin, 19 Februari 2024 18:26 Wib
Cegah salah pilih di pemilu 2024, mahasiswa harus pedomi semangat dasar Pancasila
Rabu, 24 Januari 2024 13:54 Wib
Anggota MPR RI serap aspirasi OKP dan HIMA di Kalteng
Kamis, 18 Januari 2024 17:34 Wib
Teras Narang terus upayakan rusun mahasiswa terbangun di IAKN Palangka Raya
Senin, 16 Oktober 2023 17:41 Wib