Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menyebut, salah seorang kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kalteng ada yang tidak mengetahui maupun memahami tentang stunting atau gagal tumbuh.
"Waktu itu saya sampai kaget, seorang kepala Bappeda tidak tahu tentang stunting. Saya bingung, kepala Bappeda ini tugasnya apa," katanya di Palangka Raya, Rabu.
Lebih lanjut Fahrizal menjelaskan, dirinya tidak perlu menyebutkan itu kepala Bappeda mana, namun hendaknya hal tersebut menjadi perhatian bersama. Mengingat kepala Bappeda sudah seharusnya mengetahui indikator-indikator pembangunan.
Penanganan stunting merupakan lintas sektoral dan rencana pembangunan ada di Bappeda. Jadi sudah seharusnya kepala Bappeda mampu berperan secara aktif, merencanakan serta melakukan kolaborasi seluruh kegiatan yang ada di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
"Nanti saya akan bicara dengan bupatinya, untuk memastikan kesungguhan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah stunting," ungkapnya.
Baca juga: Perusahaan akan dilibatkan dalam penanganan stunting di Kalteng
Baca juga: Penyelesaian masalah stunting merupakan tanggung jawab bersama, kata Ketua TP PKK Kalteng
Saat ini stunting menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi, agar dapat segera diselesaikan. Mengingat kasus stunting di Kalteng merupakan salah satu yang terburuk di Indonesia atau masuk dalam jajaran lima teratas.
Di Kalteng ada sejumlah kabupaten dengan kasus stunting yang cukup banyak, diantaranya Kapuas, Barito Timur dan Kotawaringin Timur.
Namun penanganan serta pengentasan stunting tetap akan dilakukan secara menyeluruh di Kalteng, melalui keseriusan masing-masing pemerintah daerah dibantu pemerintah provinsi.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh, yakni tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utamanya, yaitu kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan.
"Untuk menangani kasus stunting yang ada di Kalteng, harus dilakukan melalui kerja bersama lintas sektoral dan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan," jelasnya.
Bahkan perusahaan-perusahaan besar swasta pun diminta untuk berpartisipasi, membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan stunting yang ada di Kalteng. Selain itu, saat ini pemerintah provinsi baru saja melaksanakan penilaian kinerja kabupaten dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting.
Baca juga: Penurunan angka stunting selalu jadi fokus PKK Kalteng, kata Ivo
Baca juga: DPRD Kotim minta pemerintah desa siapkan anggaran menangani stunting
"Waktu itu saya sampai kaget, seorang kepala Bappeda tidak tahu tentang stunting. Saya bingung, kepala Bappeda ini tugasnya apa," katanya di Palangka Raya, Rabu.
Lebih lanjut Fahrizal menjelaskan, dirinya tidak perlu menyebutkan itu kepala Bappeda mana, namun hendaknya hal tersebut menjadi perhatian bersama. Mengingat kepala Bappeda sudah seharusnya mengetahui indikator-indikator pembangunan.
Penanganan stunting merupakan lintas sektoral dan rencana pembangunan ada di Bappeda. Jadi sudah seharusnya kepala Bappeda mampu berperan secara aktif, merencanakan serta melakukan kolaborasi seluruh kegiatan yang ada di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
"Nanti saya akan bicara dengan bupatinya, untuk memastikan kesungguhan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah stunting," ungkapnya.
Baca juga: Perusahaan akan dilibatkan dalam penanganan stunting di Kalteng
Baca juga: Penyelesaian masalah stunting merupakan tanggung jawab bersama, kata Ketua TP PKK Kalteng
Saat ini stunting menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi, agar dapat segera diselesaikan. Mengingat kasus stunting di Kalteng merupakan salah satu yang terburuk di Indonesia atau masuk dalam jajaran lima teratas.
Di Kalteng ada sejumlah kabupaten dengan kasus stunting yang cukup banyak, diantaranya Kapuas, Barito Timur dan Kotawaringin Timur.
Namun penanganan serta pengentasan stunting tetap akan dilakukan secara menyeluruh di Kalteng, melalui keseriusan masing-masing pemerintah daerah dibantu pemerintah provinsi.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh, yakni tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utamanya, yaitu kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan.
"Untuk menangani kasus stunting yang ada di Kalteng, harus dilakukan melalui kerja bersama lintas sektoral dan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan," jelasnya.
Bahkan perusahaan-perusahaan besar swasta pun diminta untuk berpartisipasi, membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan stunting yang ada di Kalteng. Selain itu, saat ini pemerintah provinsi baru saja melaksanakan penilaian kinerja kabupaten dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting.
Baca juga: Penurunan angka stunting selalu jadi fokus PKK Kalteng, kata Ivo
Baca juga: DPRD Kotim minta pemerintah desa siapkan anggaran menangani stunting