Sampit (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Nadie, mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah pelosok.
"Pelayanan kesehatan di pelosok sampai saat ini tidak bisa berjalan dengan baik karena belum adanya tenaga kesehatan seperti perawat yang bertugas di Pusat Kesehatan Pembantu (Pustu)," katanya di Sampit, Senin.
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat desa terpaksa harus ke Puskesmas yang berada di ibu kota kecamatan yang jaraknya lumayan jauh. Seperti yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Bantur, Santilik dan Desa Pematang Kecamatan Mentaya Hulu.
Permasalahan tersebut sebetulnya telah beberapa kali diusulkan oleh masyarakat ke pemerintah kabupaten setempat, namun sampai saat ini belum terealisasi.
Masalah pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendesak, untuk itu pemerintah kabupaten diharapkan bisa segera memenuhi agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Untuk infrastruktur, seperti bangunan Pustu sudah ada, namun sayangnya belum ada tenaga kesehatannya dan hanya ada bidan yang bertugas di daerah itu," ucapnya.
Nadie berharap, pemenuhan tenaga kesehatan, khususnya perawat di wilayah pelosok Kotawaringin Timur menjadi skala prioritas karena keberadaannya sangat diharapkan masyarakat.
"Kami ingin pada penerimaan atau seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun anggaran 2020 nanti, untuk formasi tenaga kesehatan bisa lebih diprioritaskan karena di Kotawaringin Timur masih kekurangan sangat banyak," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kotawaringin Timur Alang Arianto sebelumnya mengatakan, Pemkab Kotawaringin Timur sudah mengusulkan sekitar 160 formasi CPNS dan 275 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"P3K hampir sama dengan PNS, bahkan mereka juga bisa menduduki jabatan strategis seperti halnya PNS. Namun yang membedakan adalah P3K tidak mendapatkan pensiun seperti PNS," terangnya.
Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) diperkirakan akan dibuka tahun 2019, namun tes diperkirakan dilaksanakan awal 2020 nanti.
Baca juga: DPRD Kotim desak pemkab dan pemprov selesaikan konflik perkebunan
Baca juga: DPRD minta Pemkab Kotim ubah pola dalam memajukan pembangunan
Rencana seleksi CPNS sudah dibahas saat rapat koordinasi kepegawaian nasional belum lama ini. Namun belum diputuskan jadwal pasti dan aturan teknis seleksi CPNS.
Informasinya, kata Alang, pembagian formasi akan dilaksanakan Oktober ini. Selanjutnya, penerimaan pendaftaran seleksi CPNS akan dibuka dan dilanjutkan pemberkasan.
"Usulan dan data yang kami sampaikan sedang divalidasi oleh pemerintah pusat. Saya optimistis, kemungkinan besar usulan kita disetujui, namun tunggu saja kepastiannya," tegasnya.
Formasi yang diusulkan tidak hanya untuk guru dan tenaga kesehatan, tetapi juga tenaga teknis seperti verifikator keuangan, analisis pemerintahan, penyuluh pertanian dan lainnya. Namun yang disetujui nantinya tergantung Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara.
Baca juga: Karhutla berimbas pada penyerapan anggaran pembangunan Kotim
"Pelayanan kesehatan di pelosok sampai saat ini tidak bisa berjalan dengan baik karena belum adanya tenaga kesehatan seperti perawat yang bertugas di Pusat Kesehatan Pembantu (Pustu)," katanya di Sampit, Senin.
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat desa terpaksa harus ke Puskesmas yang berada di ibu kota kecamatan yang jaraknya lumayan jauh. Seperti yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Bantur, Santilik dan Desa Pematang Kecamatan Mentaya Hulu.
Permasalahan tersebut sebetulnya telah beberapa kali diusulkan oleh masyarakat ke pemerintah kabupaten setempat, namun sampai saat ini belum terealisasi.
Masalah pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendesak, untuk itu pemerintah kabupaten diharapkan bisa segera memenuhi agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Untuk infrastruktur, seperti bangunan Pustu sudah ada, namun sayangnya belum ada tenaga kesehatannya dan hanya ada bidan yang bertugas di daerah itu," ucapnya.
Nadie berharap, pemenuhan tenaga kesehatan, khususnya perawat di wilayah pelosok Kotawaringin Timur menjadi skala prioritas karena keberadaannya sangat diharapkan masyarakat.
"Kami ingin pada penerimaan atau seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun anggaran 2020 nanti, untuk formasi tenaga kesehatan bisa lebih diprioritaskan karena di Kotawaringin Timur masih kekurangan sangat banyak," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kotawaringin Timur Alang Arianto sebelumnya mengatakan, Pemkab Kotawaringin Timur sudah mengusulkan sekitar 160 formasi CPNS dan 275 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"P3K hampir sama dengan PNS, bahkan mereka juga bisa menduduki jabatan strategis seperti halnya PNS. Namun yang membedakan adalah P3K tidak mendapatkan pensiun seperti PNS," terangnya.
Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) diperkirakan akan dibuka tahun 2019, namun tes diperkirakan dilaksanakan awal 2020 nanti.
Baca juga: DPRD Kotim desak pemkab dan pemprov selesaikan konflik perkebunan
Baca juga: DPRD minta Pemkab Kotim ubah pola dalam memajukan pembangunan
Rencana seleksi CPNS sudah dibahas saat rapat koordinasi kepegawaian nasional belum lama ini. Namun belum diputuskan jadwal pasti dan aturan teknis seleksi CPNS.
Informasinya, kata Alang, pembagian formasi akan dilaksanakan Oktober ini. Selanjutnya, penerimaan pendaftaran seleksi CPNS akan dibuka dan dilanjutkan pemberkasan.
"Usulan dan data yang kami sampaikan sedang divalidasi oleh pemerintah pusat. Saya optimistis, kemungkinan besar usulan kita disetujui, namun tunggu saja kepastiannya," tegasnya.
Formasi yang diusulkan tidak hanya untuk guru dan tenaga kesehatan, tetapi juga tenaga teknis seperti verifikator keuangan, analisis pemerintahan, penyuluh pertanian dan lainnya. Namun yang disetujui nantinya tergantung Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara.
Baca juga: Karhutla berimbas pada penyerapan anggaran pembangunan Kotim