Sampit (ANTARA) - Rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah untuk membangun Jembatan Mentaya diharapkan sudah melalui kajian komprehensif dari berbagai sisi agar manfaatnya maksimal dan sebanding dengan besarnya biaya yang dikeluarkan.
"Alangkah lebih baik perlu dipelajari dan dicermati lagi dampak positif negatifnya apabila ini dibangun. Apalagi kalau pendanaannya menggunakan APBD, tentu harus dipertimbangkan secara matang," kata anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Bima Santoso di Sampit, Senin.
Sekretaris Fraksi PKB mengatakan, sangat wajar jika pemerintah kabupaten ingin membangun jembatan yang menghubungkan dua kecamatan yaitu Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut dengan pusat Kota Sampit.
Namun menurutnya, saat ini masih banyak kebutuhan infrastruktur yang lebih mendesak untuk dibangun, khususnya di kawasan pelosok. Bima berharap pemerintah kabupaten lebih memprioritaskan program-program infrastruktur yang tertunda karena memang sudah sangat dibutuhkan masyarakat.
Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan pemerintah daerah, khususnya selesaikan di bagian utara dan selatan Kotawaringin Timur. Saat ini juga sedang dibangun jalan penghubung antara desa Cempaka Mulia Timur sampai ke Kecamatan Seranau dan Bapinang Kecamatan Pulau Hanaut.
"Saya harapkan itu bisa cepat diselesaikan agar akses dari desa ke desa bisa tembus. Untuk pembangunan Jembatan Mentaya, lebih bagus lagi kalau dananya dari pemerintah pusat. Sah saja. Saya setuju itu, tapi itu juga apakah sudah urgent (mendesak) untuk dibangun dalam waktu dekat ini," ujar Bima.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kotawaringin Timur H Machmoer mengatakan, besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Jembatan Mentaya membuat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah berharap dukungan semua pihak, khususnya pemerintah pusat, bahkan bantuan luar negeri.
Baca juga: Sebanyak ini PNS Kotim yang diberhentikan selama 2019
"Rencana pemerintah kabupaten untuk membangun pondasi pada 2021 itu untuk memancing kolaborasi. Harapannya nanti ada 'sharing' dana APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten dan bantuan luar negeri," harap Machmoer.
Machmoer menjelaskan, jika mengacu pada desain awal jembatan dengan panjang 1,2 kilometer maka biaya yang harus digelontorkan untuk pembangunan pondasi sekitar Rp20 miliar. Pemerintah kabupaten berharap bisa melaksanakan kegiatan itu pada 2021 nanti.
Jembatan yang nantinya akan menjadi akses masyarakat Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut menuju pusat Kota Sampit itu diyakini akan membawa dampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di dua kecamatan yang saat ini terisolasi jalan darat tersebut.
Jembatan yang akan dibangun dengan lebar 14 meter dan bentang 970 meter itu diperkirakan akan menghabiskan dana sedikitnya Rp1,050 triliun. Besarnya dana yang dibutuhkan tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah kabupaten, tetapi diharapkan dibantu pemerintah provinsi dan pusat.
Baca juga: Penangkapan ikan secara ilegal masih terjadi di Kotim
Baca juga: Pembangunan Jembatan Mentaya diharapkan dibantu pusat dan luar negeri