Mahasiswa jadi stafsus, Gubernur Kalteng beri ruang generasi muda kawal pembangunan

Minggu, 29 Maret 2026 21:36 WIB

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan jajaran saat bersilaturahmi dengan mahasiswa di Palangka Raya, Minggu (29/3/2026). (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran memberikan ruang bagi mahasiswa untuk terlibat mengawal serta mendukung pembangunan dengan menjadi staf khusus (stafsus).

"Nanti kita libatkan dalam litbang (penelitian dan pengembangan) yang dibawahi Bapperida ya, baik dalam pengawasan, Program Kartu Huma Betang Sejahtera, serta lainnya," kata gubernur di Palangka Raya, Minggu.

Hal itu dia sampaikan usai menggelar silaturahmi dan halal bihalal bersama mahasiswa, baik presma, BEM maupun organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Dia menjelaskan kuota yang diberikan direncanakan berkisar antara 17 hingga 25 orang. Pihaknya ingin mahasiswa terlibat dalam dalam tahapan pembangunan, tak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi bersama-sama mencari solusi.

"Dengan terlibat langsung, mereka jadi tahu, dalam pemerintahan ini seperti apa, ada regulasi, kewenangan dan lainnya," terangnya.

Baca juga: Menyongsong sekda baru Pemprov Kalimantan Tengah

Sementara itu, berkaitan pertemuan ini, pihaknya ingin memperkuat komunikasi serta membangun kesamaan persepsi dengan seluruh elemen pemuda dan mahasiswa.

"Saya memandang pemuda ataupun mahasiswa adalah kekuatan intelektual yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan, serta mendorong kemajuan pembangunan daerah," tegas Agustiar Sabran.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa membuka ruang dialog, kolaborasi dan partisipasi yang seluas-luasnya kepada generasi muda.

Di sisi lain, dia menyampaikan, diperlukan pemahaman bersama tentang kondisi pemprov menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat.

"APBD Tahun 2026 mengalami pengurangan yang signifikan, hampir mencapai 50 persen dibandingkan 2025, yaitu dari sekitar Rp10,3 triliun menjadi Rp5,4 triliun," jelasnya.

Tetapi dia menekankan, kondisi tersebut tak menyurutkan komitmen pihaknya melaksanakan program-program prioritas berbasis masyarakat, yang menyentuh langsung kebutuhan dan kepentingan rakyat, dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi serta tepat sasaran.