Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Muhammad Kurniawan Anwar mengingatkan pemerintah kabupaten memperkuat ketahanan pangan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak buruk situasi darurat pandemi COVID-19 yang cukup lama atau dampak perubahan iklim.
"Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas 5 Mei 2020 terkait antisipasi dampak kekeringan terhadap ketersediaan bahan pokok. Presiden juga memberitahukan potensi terjadinya krisis pangan dunia yang disampaikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO)," kata Kurniawan di Sampit, Rabu.
Anggota Komisi IV dari Fraksi PAN ini meminta, pemerintah daerah harus mengantisipasi dampak perubahan iklim. Sebentar lagi memasuki pergantian musim hujan ke musim kemarau sehingga dampak yang mungkin muncul harus dikaji dan diantisipasi.
Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, ketahanan pangan sangat mutlak harus selalu dijaga. Siapapun tidak bisa memastikan pandemi ini akan berakhir dan seberapa parah dampaknya terhadap sektor pertanian serta transportasi, sementara kebutuhan pangan tetap harus dipenuhi.
Kurniawan meminta pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran untuk mendukung mendorong meningkatkan produksi pertanian. Anggaran dibutuhkan untuk meningkatkan peralatan, pupuk, hingga rancangan kebutuhan air, bisa dengan waduk atau menyediakan titik-titik sumur bor.
"Kita patut bersyukur karena daerah kita sudah didukung dengan lahan pertanian yang luas dan memadai, hanya tinggal memaksimalkan lokasi yang sudah ada ini secara serius agar bisa menghasilkan produk pertanian yang bagus," harap Kurniawan.
Baca juga: DPRD Kotim dan TAPD duduk bersama bahas penanganan COVID-19
Legislator yang akrab disapa Iwan menambahkan, berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sekitar 30 persen wilayah-wilayah yang masuk zona musim ke depan akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya.
Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mengantisipasi, melakukan mitigasi, serta harus betul-betul mempersiapkan ketersedian dan menjaga stabilitas harga bahan pangan.
Kurniawan sepakat pemerintah daerah juga mendorong perusahaan besar perkebunan turut membantu penguatan ketahanan pangan. Terlebih, perusahaan perkebunan mempunyai kemampuan dalam hal ketersediaan lahan, modal dan sumber daya manusia.
"Pangan merupakan kebutuhan mutlak yang ketersediannya harus selalu menjadi prioritas kita bersama. Kita harus galakkan petani-petani lokal untuk meningkatkan produksi pertanian, namun tetap dalam protap kesehatan," demikian Kurniawan.
Baca juga: BPBD Kotim diminta bergerak cepat tangani korban banjir
Baca juga: DPRD Kotim dorong percepatan pemerataan penyaluran bantuan warga terdampak COVID-19
"Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas 5 Mei 2020 terkait antisipasi dampak kekeringan terhadap ketersediaan bahan pokok. Presiden juga memberitahukan potensi terjadinya krisis pangan dunia yang disampaikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO)," kata Kurniawan di Sampit, Rabu.
Anggota Komisi IV dari Fraksi PAN ini meminta, pemerintah daerah harus mengantisipasi dampak perubahan iklim. Sebentar lagi memasuki pergantian musim hujan ke musim kemarau sehingga dampak yang mungkin muncul harus dikaji dan diantisipasi.
Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, ketahanan pangan sangat mutlak harus selalu dijaga. Siapapun tidak bisa memastikan pandemi ini akan berakhir dan seberapa parah dampaknya terhadap sektor pertanian serta transportasi, sementara kebutuhan pangan tetap harus dipenuhi.
Kurniawan meminta pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran untuk mendukung mendorong meningkatkan produksi pertanian. Anggaran dibutuhkan untuk meningkatkan peralatan, pupuk, hingga rancangan kebutuhan air, bisa dengan waduk atau menyediakan titik-titik sumur bor.
"Kita patut bersyukur karena daerah kita sudah didukung dengan lahan pertanian yang luas dan memadai, hanya tinggal memaksimalkan lokasi yang sudah ada ini secara serius agar bisa menghasilkan produk pertanian yang bagus," harap Kurniawan.
Baca juga: DPRD Kotim dan TAPD duduk bersama bahas penanganan COVID-19
Legislator yang akrab disapa Iwan menambahkan, berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sekitar 30 persen wilayah-wilayah yang masuk zona musim ke depan akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya.
Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mengantisipasi, melakukan mitigasi, serta harus betul-betul mempersiapkan ketersedian dan menjaga stabilitas harga bahan pangan.
Kurniawan sepakat pemerintah daerah juga mendorong perusahaan besar perkebunan turut membantu penguatan ketahanan pangan. Terlebih, perusahaan perkebunan mempunyai kemampuan dalam hal ketersediaan lahan, modal dan sumber daya manusia.
"Pangan merupakan kebutuhan mutlak yang ketersediannya harus selalu menjadi prioritas kita bersama. Kita harus galakkan petani-petani lokal untuk meningkatkan produksi pertanian, namun tetap dalam protap kesehatan," demikian Kurniawan.
Baca juga: BPBD Kotim diminta bergerak cepat tangani korban banjir
Baca juga: DPRD Kotim dorong percepatan pemerataan penyaluran bantuan warga terdampak COVID-19