Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Panitia Khusus Pengawasan Anggaran COVID-19 dan Bantuan Sosial DPRD Kalimantan Tengah Freddy Ering mendesak agar lebih gencar disosialisasikan berbagai jenis bantuan sosial yang disediakan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam membantu masyarakat terdampak pandemi virus corona atau COVID-19.
Ada banyak program bantuan sosial yang disediakan pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19, kata Freddy Ering usai mengikuti diskusi dalam jaringan (daring) yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertema Bantuan Sosial, Antara COVID-19 dan Pilkada 2020 di Palangka Raya, Senin.
"Jadi, Fokus saja terlebih dahulu memperjelas jenis-jenis bansos yang mana berasal dari pemerintah pusat, mana provinsi maupun kabupaten kota. Dengan begitu, masyarakat bisa tahu apa saja bansos yang disesiakan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota," tambahnya.
Selain memperjelas jenis dan asal bansos, Pemerintah se-Kalteng juga diminta terbuka dalam menyalurkan serta data masyarakat yang menerima. Adapun keterbukaan yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengumumkan daftar nama-nama keluarga penerima bantuan sosial tersebut di tingkat kelurahan, desa, bahkan RT hingga RW.
Baca juga: Pansus COVID-19 tak asal dibentuk, ini penjelasan DPRD Kalteng
Ketua Komisi 1 DPRD Kalteng itu mengatakan keterbukaan tersebut pun sangat membantu pemerintah dalam menyalurkan bansos. Sebab, masyarakat dapat dengan mudah melihat siapa saja yang menerima bansos tersebut, dan apakah layak atau tidak untuk mendapatkannya.
"Bahkan, kami menyarankan rumah penerima bansos tersebut diberikan tanda sesuai dengan jenis yang didapat. Jadi, bansos itu benar-benar tepat sasaran dan masyarakat yang membutuhkan," kata Freddy Ering.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kalteng itu mengakui untuk mendata masyarakat penerima bantuan sosial bukan perkara muda, dan pemerintah juga menyadarinya. Untuk itulah dibutuhkan keterbukaan agar semua pihak, termasuk masyarakat dapat terlibat dalam melihat serta memberikan masukan terhadap data-data tersebut.
"Jadi, kami menyarankan sekaligus mendesak agar disosialisasikan berapa anggaran yang sebenarnya disediakan untuk menanggulangi COVID-19, termasuk jenis-jenis dan asal bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat," demikian Freddy Ering.
Baca juga: Disperindag Kalteng diminta gencar pantau harga sembako jelang lebaran
Baca juga: Tokoh masyarakat nilai Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19 DPRD Kalteng penting
Ada banyak program bantuan sosial yang disediakan pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19, kata Freddy Ering usai mengikuti diskusi dalam jaringan (daring) yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertema Bantuan Sosial, Antara COVID-19 dan Pilkada 2020 di Palangka Raya, Senin.
"Jadi, Fokus saja terlebih dahulu memperjelas jenis-jenis bansos yang mana berasal dari pemerintah pusat, mana provinsi maupun kabupaten kota. Dengan begitu, masyarakat bisa tahu apa saja bansos yang disesiakan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota," tambahnya.
Selain memperjelas jenis dan asal bansos, Pemerintah se-Kalteng juga diminta terbuka dalam menyalurkan serta data masyarakat yang menerima. Adapun keterbukaan yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengumumkan daftar nama-nama keluarga penerima bantuan sosial tersebut di tingkat kelurahan, desa, bahkan RT hingga RW.
Baca juga: Pansus COVID-19 tak asal dibentuk, ini penjelasan DPRD Kalteng
Ketua Komisi 1 DPRD Kalteng itu mengatakan keterbukaan tersebut pun sangat membantu pemerintah dalam menyalurkan bansos. Sebab, masyarakat dapat dengan mudah melihat siapa saja yang menerima bansos tersebut, dan apakah layak atau tidak untuk mendapatkannya.
"Bahkan, kami menyarankan rumah penerima bansos tersebut diberikan tanda sesuai dengan jenis yang didapat. Jadi, bansos itu benar-benar tepat sasaran dan masyarakat yang membutuhkan," kata Freddy Ering.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kalteng itu mengakui untuk mendata masyarakat penerima bantuan sosial bukan perkara muda, dan pemerintah juga menyadarinya. Untuk itulah dibutuhkan keterbukaan agar semua pihak, termasuk masyarakat dapat terlibat dalam melihat serta memberikan masukan terhadap data-data tersebut.
"Jadi, kami menyarankan sekaligus mendesak agar disosialisasikan berapa anggaran yang sebenarnya disediakan untuk menanggulangi COVID-19, termasuk jenis-jenis dan asal bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat," demikian Freddy Ering.
Baca juga: Disperindag Kalteng diminta gencar pantau harga sembako jelang lebaran
Baca juga: Tokoh masyarakat nilai Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19 DPRD Kalteng penting