Sampit (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tenga,h mendukung penuh pemilu kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 nanti dengan penerapan protokol pencegahan COVID-19 secara ketat.
"Makanya rapat ini digelar karena kami ingin mengetahui sejauh mana persiapannya. Masalah keamanan jajaran penyelenggaran pilkada dan masyarakat saat pelaksanaan nanti harus menjadi perhatian serius. Protokol kesehatan mencegah penularan COVID-19 harus benar-benar dilaksanakan," kata Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur Agus Seruyantara saat memimpin rapat, Senin.
Rapat dihadiri perwakilan Polres Kotawaringin Timur Iptu Haris, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kotawaringin Timur Tohari, Kepala Dinas Kesehatan dr Faisal Novendra Cahyanto, Kepala BPKAD Poraktina Ike Heritha dan pihak terkait lainnya.
Agus mengatakan, pihaknya mendorong agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik. Untuk itu jika ada kendala, diharapkan segera disampaikan sehingga bisa dicarikan solusi bersama.
"Kalau memang kebutuhan di lapangan KPU, Bawaslu, Polres dan lainnya membutuhkan tambahan anggaran, sampaikan saja. Kita bahas bersama bagaimana solusinya. Seperti untuk pengadaan alat pelindung diri, itu sangat penting dan wajib," tegas Agus.
Ketua KPU Kotawaringin Timur Siti Fathonah memaparkan tahapan pilkada serentak serta kesiapan KPU. Dia juga menyinggung tentang keseriusan pihaknya memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat melaksanakan tugas di lapangan.
"Untuk alat pelindung diri, termasuk rapid test (tes cepat) itu kami berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jangan sampai nanti ada yang terjangkit COVID-19 saat bekerja, termasuk saat pelaksanaan. Kami akan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan," kata Fathonah.
Dia berharap penyediaan alat pelindung diri bisa segera dilaksanakan karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan tahapan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan. Ini mengharuskan petugas mendatangi warga dari rumah ke rumah, sehingga cukup berisiko penularan COVID-19.
Ketua Bawaslu Kotawaringin Timur Tohari mengatakan, secara umum pihaknya siap menjalankan tugas untuk mengawal pilkada tersebut. Pihaknya juga mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Baca juga: Hasil tes cepat COVID-19 peserta didik di Kotim, sembilan orang reaktif
"Terkait anggaran, kemarin ada sejumlah anggaran kami yang diperintahkan dikembalikan ke daerah. Sesuai arahan Bawaslu Pusat, seharusnya tidak begitu. Makanya ini nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah agar dana itu kembali dialokasikan," kata Tohari.
Kepala Dinas Kesehatan dr Faisal Novendra Cahyanto mengatakan, alat pelindung diri dan penerapan protokol kesehatan sangat penting agar pilkada berjalan lancar dan tidak ada penularan COVID-19.
"Ini harus menjadi perhatian serius kita semua. Kalau ada satu saja yang positif, maka orang-orang di tempat itu harus diperiksa dan dikarantina. Bayangkan kalau ada yang kena, misalnya KPU atau Bawaslu, akan susah nanti. Kita bersama-sama harus mencegah ini," kata Faisal.
Terkait persediaan alat pelindung diri, Faisal mengatakan sebagian masih tersedia, namun untuk beberapa jenis seperti alat "rapid test" harus ada pengadaan lagi agar mencukupi untuk kebutuhan dalam jumlah banyak.
Baca juga: Legislator dukung penambahan anggaran pengamanan pilkada dan cegah isu SARA
Baca juga: Ratusan peserta didik di Kotim difasilitasi tes cepat COVID-19 gratis
"Makanya rapat ini digelar karena kami ingin mengetahui sejauh mana persiapannya. Masalah keamanan jajaran penyelenggaran pilkada dan masyarakat saat pelaksanaan nanti harus menjadi perhatian serius. Protokol kesehatan mencegah penularan COVID-19 harus benar-benar dilaksanakan," kata Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur Agus Seruyantara saat memimpin rapat, Senin.
Rapat dihadiri perwakilan Polres Kotawaringin Timur Iptu Haris, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kotawaringin Timur Tohari, Kepala Dinas Kesehatan dr Faisal Novendra Cahyanto, Kepala BPKAD Poraktina Ike Heritha dan pihak terkait lainnya.
Agus mengatakan, pihaknya mendorong agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik. Untuk itu jika ada kendala, diharapkan segera disampaikan sehingga bisa dicarikan solusi bersama.
"Kalau memang kebutuhan di lapangan KPU, Bawaslu, Polres dan lainnya membutuhkan tambahan anggaran, sampaikan saja. Kita bahas bersama bagaimana solusinya. Seperti untuk pengadaan alat pelindung diri, itu sangat penting dan wajib," tegas Agus.
Ketua KPU Kotawaringin Timur Siti Fathonah memaparkan tahapan pilkada serentak serta kesiapan KPU. Dia juga menyinggung tentang keseriusan pihaknya memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat melaksanakan tugas di lapangan.
"Untuk alat pelindung diri, termasuk rapid test (tes cepat) itu kami berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jangan sampai nanti ada yang terjangkit COVID-19 saat bekerja, termasuk saat pelaksanaan. Kami akan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan," kata Fathonah.
Dia berharap penyediaan alat pelindung diri bisa segera dilaksanakan karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan tahapan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan. Ini mengharuskan petugas mendatangi warga dari rumah ke rumah, sehingga cukup berisiko penularan COVID-19.
Ketua Bawaslu Kotawaringin Timur Tohari mengatakan, secara umum pihaknya siap menjalankan tugas untuk mengawal pilkada tersebut. Pihaknya juga mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Baca juga: Hasil tes cepat COVID-19 peserta didik di Kotim, sembilan orang reaktif
"Terkait anggaran, kemarin ada sejumlah anggaran kami yang diperintahkan dikembalikan ke daerah. Sesuai arahan Bawaslu Pusat, seharusnya tidak begitu. Makanya ini nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah agar dana itu kembali dialokasikan," kata Tohari.
Kepala Dinas Kesehatan dr Faisal Novendra Cahyanto mengatakan, alat pelindung diri dan penerapan protokol kesehatan sangat penting agar pilkada berjalan lancar dan tidak ada penularan COVID-19.
"Ini harus menjadi perhatian serius kita semua. Kalau ada satu saja yang positif, maka orang-orang di tempat itu harus diperiksa dan dikarantina. Bayangkan kalau ada yang kena, misalnya KPU atau Bawaslu, akan susah nanti. Kita bersama-sama harus mencegah ini," kata Faisal.
Terkait persediaan alat pelindung diri, Faisal mengatakan sebagian masih tersedia, namun untuk beberapa jenis seperti alat "rapid test" harus ada pengadaan lagi agar mencukupi untuk kebutuhan dalam jumlah banyak.
Baca juga: Legislator dukung penambahan anggaran pengamanan pilkada dan cegah isu SARA
Baca juga: Ratusan peserta didik di Kotim difasilitasi tes cepat COVID-19 gratis