Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendukung penuh program pemerintah pusat menjadikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan baru untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Kabupaten Kotawaringin Timur siap menjadi daerah penyangga ketahanan pangan karena ini juga sesuai dengan program pemerintah daerah. Kami sudah serahkan data potensi pengembangan tanaman pangan kepada tim dari pemerintah pusat saat berkunjung ke Sampit pekan lalu," kata Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi di Sampit, Rabu.
Selama dua periode memimpin Kotawaringin Timur, pasangan Supian Hadi dan Taufiq Mukri menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan yang mereka jalankan. Itu direalisasikan dengan terus memacu peningkatan produksi pertanian melalui berbagai program dan bantuan.
Keputusan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan baru dengan mengembangkan "Food Estate" yang mencakup wilayah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, disambut positif.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mendukung langkah tersebut. Terlebih, Kotawaringin Timur menjadi alternatif daerah yang juga akan didorong sebagai daerah penyangga ketahanan pangan.
Saat tim yang terdiri dari sejumlah ahli tanaman pangan diutus pemerintah pusat melakukan survei ke Kotawaringin Timur pekan lalu, Supian langsung mendampingi mereka. Selain menjelaskan potensi tanaman pangan di daerah ini, Supian juga menyerahkan hasil pemetaan potensi pertanian Kotawaringin Timur.
"Lahan pun sudah siap ada beberapa kluster, misalnya padi, perikanan, peternakan, hortikultura dan lainnya. Semua data sudah kami berikan," kata Supian.
Keseriusan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengembangkan tanaman pangan juga dibuktikan dengan penetapan kawasan selatan sebagai pengembangan tanaman pangan. Dengan aturan itu, kawasan yang meliputi Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut, tidak diperbolehkan lagi untuk perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan komersial yang dapat mengganggu pengembangan ketahanan pangan.
Baca juga: Pengembangan sektor perikanan Kotim masih perlu dukungan
Surat edaran terkait masalah itu juga sudah diterbitkan sebagai penegasan bahwa kawasan selatan dicadangkan sebagai kawasan tanaman pangan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
"Kalau masih diperlukan pemerintah pusat, ada hutan produksi sekitar 20.000 sampai 30.000 hektare di sana jika ingin dimanfaatkan dengan alih status kawasannya. Petanya sudah kami berikan. Lahan tersebut sangat cocok untuk ketahanan pangan," kata Supian.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus mendorong masyarakatnya untuk mengembangkan pertanian. Sektor ini dinilai masih sangat menjanjikan karena permintaan sangat tinggi, apalagi jumlah penduduk Kotawaringin Timur yang terus bertambah secara signifikan.
Selama ini sebagian kebutuhan pokok, seperti beras, daging, sayuran dan lainnya, masih banyak yang didatangkan dari luar daerah karena hasil produksi lokal belum mampu memenuhi permintaan. Ini menunjukkan potensi pertanian masih terbuka lebar sehingga sangat berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat.
Baca juga: Pemerintah pusat diminta bantu realisasikan biaya terjangkau tes cepat COVID-19
Baca juga: DPRD Kotim tetap lakukan pengawasan di tengah pandemi COVID-19
"Kabupaten Kotawaringin Timur siap menjadi daerah penyangga ketahanan pangan karena ini juga sesuai dengan program pemerintah daerah. Kami sudah serahkan data potensi pengembangan tanaman pangan kepada tim dari pemerintah pusat saat berkunjung ke Sampit pekan lalu," kata Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi di Sampit, Rabu.
Selama dua periode memimpin Kotawaringin Timur, pasangan Supian Hadi dan Taufiq Mukri menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan yang mereka jalankan. Itu direalisasikan dengan terus memacu peningkatan produksi pertanian melalui berbagai program dan bantuan.
Keputusan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan baru dengan mengembangkan "Food Estate" yang mencakup wilayah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, disambut positif.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mendukung langkah tersebut. Terlebih, Kotawaringin Timur menjadi alternatif daerah yang juga akan didorong sebagai daerah penyangga ketahanan pangan.
Saat tim yang terdiri dari sejumlah ahli tanaman pangan diutus pemerintah pusat melakukan survei ke Kotawaringin Timur pekan lalu, Supian langsung mendampingi mereka. Selain menjelaskan potensi tanaman pangan di daerah ini, Supian juga menyerahkan hasil pemetaan potensi pertanian Kotawaringin Timur.
"Lahan pun sudah siap ada beberapa kluster, misalnya padi, perikanan, peternakan, hortikultura dan lainnya. Semua data sudah kami berikan," kata Supian.
Keseriusan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengembangkan tanaman pangan juga dibuktikan dengan penetapan kawasan selatan sebagai pengembangan tanaman pangan. Dengan aturan itu, kawasan yang meliputi Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut, tidak diperbolehkan lagi untuk perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan komersial yang dapat mengganggu pengembangan ketahanan pangan.
Baca juga: Pengembangan sektor perikanan Kotim masih perlu dukungan
Surat edaran terkait masalah itu juga sudah diterbitkan sebagai penegasan bahwa kawasan selatan dicadangkan sebagai kawasan tanaman pangan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
"Kalau masih diperlukan pemerintah pusat, ada hutan produksi sekitar 20.000 sampai 30.000 hektare di sana jika ingin dimanfaatkan dengan alih status kawasannya. Petanya sudah kami berikan. Lahan tersebut sangat cocok untuk ketahanan pangan," kata Supian.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus mendorong masyarakatnya untuk mengembangkan pertanian. Sektor ini dinilai masih sangat menjanjikan karena permintaan sangat tinggi, apalagi jumlah penduduk Kotawaringin Timur yang terus bertambah secara signifikan.
Selama ini sebagian kebutuhan pokok, seperti beras, daging, sayuran dan lainnya, masih banyak yang didatangkan dari luar daerah karena hasil produksi lokal belum mampu memenuhi permintaan. Ini menunjukkan potensi pertanian masih terbuka lebar sehingga sangat berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat.
Baca juga: Pemerintah pusat diminta bantu realisasikan biaya terjangkau tes cepat COVID-19
Baca juga: DPRD Kotim tetap lakukan pengawasan di tengah pandemi COVID-19