Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Riskon Fabiansyah mengapresiasi keputusan penutupan kembali pembelajaran tatap muka di sekolah untuk mencegah peserta didik dan guru tertular COVID-19.
"Kebijakan menonaktifkan kembali pembelajaran tatap muka di sekolah untuk tingkat SD dan SMP yang ada di Kotawaringin Timur oleh Pemkab Kotim, saya rasa sudah tepat, mengingat grafik yang terpapar positif COVID-19 di Kotawaringin Timur kian mengkhawatirkan," kata Riskon di Sampit, Senin.
Pekan lalu, pemerintah kabupaten membuka kembali pembelajaran tatap muka bagi sekolah tingkat SMP sederajat. Keputusan itu disambut antusias sebagian murid dan orangtua murid karena sudah hampir delapan bulan pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh melalui daring sejak pandemi COVID-19 terjadi mulai Maret lalu.
Namun, sejak awal kebijakan itu diberlakukan, sebagian orangtua memang tidak setuju sehingga mereka tidak mengizinkan anak mereka mengikuti pembelajaran tatap muka. Terhadap anak-anak tersebut, mereka tetap bisa belajar melalui sistem daring atau online.
Kini pandemi COVID-19 kembali memburuk sehingga membuat potensi penularan semakin meningkat. Sejak 1 November lalu, pemerintah pusat juga menetapkan Kotawaringin Timur kembali masuk zona merah potensi tinggi penularan COVID-19.
Riskon menyebut, kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya masyarakat umum, saat ini ada empat pejabat eselon II dan satu pejabat eselon III yang dirawat di ruang isolasi karena terjangkit COVID-19.
Melihat perkembangan ini, sudah seharusnya pembelajaran tatap muka dihentikan karena potensi penularan COVID-19 semakin meningkat. Kebijakan Pemkab Kotawaringin Timur dinilai sudah tepat agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.
Baca juga: APBD Kotim 2021 diperkirakan defisit Rp78,2 miliar
Pemerintah daerah harus melihat fakta di lapangan bahwa tidak sedikit orangtua yang khawatir terhadap keselamatan anak-anaknya jika harus hadir ke sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka. Hal itu mengingat anak-anak adalah usia yang rentan terpapar COVID-19.
"Siapa yang bertanggung jawab apabila ada anak-anak yang bersekolah tatap muka dan ternyata terpapar COVID-19? Ini harus dicegah. Pemerintah pusat menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan," demikian Riskon.
Sementara itu, berdasarkan data Penanganan COVID-19 Kotawaringin Timur, hingga Senin siang, jumlah warga yang terjangkit COVID-19 sudah mencapai 513 orang, terdiri dari 370 orang sembuh, 126 orang masih dirawat dan 17 orang meninggal dunia.
Pasien COVID-19 yang meninggal dunia tersebut di antaranya yang meninggal dunia hari ini, yakni laki-laki berusia 65 tahun yang merupakan warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Pemakaman pasien dilakukan sesuai protokol kesehatan.
Baca juga: Sebagian SMP di Kotim kembali berlakukan pembelajaran secara daring
Baca juga: APBD Kotim 2021 masih menanggung beban proyek tahun jamak
"Kebijakan menonaktifkan kembali pembelajaran tatap muka di sekolah untuk tingkat SD dan SMP yang ada di Kotawaringin Timur oleh Pemkab Kotim, saya rasa sudah tepat, mengingat grafik yang terpapar positif COVID-19 di Kotawaringin Timur kian mengkhawatirkan," kata Riskon di Sampit, Senin.
Pekan lalu, pemerintah kabupaten membuka kembali pembelajaran tatap muka bagi sekolah tingkat SMP sederajat. Keputusan itu disambut antusias sebagian murid dan orangtua murid karena sudah hampir delapan bulan pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh melalui daring sejak pandemi COVID-19 terjadi mulai Maret lalu.
Namun, sejak awal kebijakan itu diberlakukan, sebagian orangtua memang tidak setuju sehingga mereka tidak mengizinkan anak mereka mengikuti pembelajaran tatap muka. Terhadap anak-anak tersebut, mereka tetap bisa belajar melalui sistem daring atau online.
Kini pandemi COVID-19 kembali memburuk sehingga membuat potensi penularan semakin meningkat. Sejak 1 November lalu, pemerintah pusat juga menetapkan Kotawaringin Timur kembali masuk zona merah potensi tinggi penularan COVID-19.
Riskon menyebut, kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya masyarakat umum, saat ini ada empat pejabat eselon II dan satu pejabat eselon III yang dirawat di ruang isolasi karena terjangkit COVID-19.
Melihat perkembangan ini, sudah seharusnya pembelajaran tatap muka dihentikan karena potensi penularan COVID-19 semakin meningkat. Kebijakan Pemkab Kotawaringin Timur dinilai sudah tepat agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.
Baca juga: APBD Kotim 2021 diperkirakan defisit Rp78,2 miliar
Pemerintah daerah harus melihat fakta di lapangan bahwa tidak sedikit orangtua yang khawatir terhadap keselamatan anak-anaknya jika harus hadir ke sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka. Hal itu mengingat anak-anak adalah usia yang rentan terpapar COVID-19.
"Siapa yang bertanggung jawab apabila ada anak-anak yang bersekolah tatap muka dan ternyata terpapar COVID-19? Ini harus dicegah. Pemerintah pusat menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan," demikian Riskon.
Sementara itu, berdasarkan data Penanganan COVID-19 Kotawaringin Timur, hingga Senin siang, jumlah warga yang terjangkit COVID-19 sudah mencapai 513 orang, terdiri dari 370 orang sembuh, 126 orang masih dirawat dan 17 orang meninggal dunia.
Pasien COVID-19 yang meninggal dunia tersebut di antaranya yang meninggal dunia hari ini, yakni laki-laki berusia 65 tahun yang merupakan warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Pemakaman pasien dilakukan sesuai protokol kesehatan.
Baca juga: Sebagian SMP di Kotim kembali berlakukan pembelajaran secara daring
Baca juga: APBD Kotim 2021 masih menanggung beban proyek tahun jamak