Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Rambat menyatakan siap membantu memfasilitasi pengusulan jaringan listrik ke desa-desa di kawasan pelosok.
"Buat usulan disertai tanda tangan dan fotokopi KTP warga dan perangkat desa untuk diusulkan ke PLN. Kemarin saya juga ada membantu mengajukan dua desa di Telawang. Arahan PLN seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipenuhi," kata Rambat di Sampit, Jumat.
Hal itu disampaikan legislator dari Fraksi PKB ini menanggapi banyaknya keluhan terkait desa yang belum tersentuh jaringan listrik PLN. Saat ini masih banyak desa yang belum terjangkau jaringan listrik PLN sehingga warganya mengandalkan penerangan dari genset maupun tenaga surya.
Desa yang belum terjangkau jaringan listrik PLN umumnya berada di wilayah utara atau hulu. Wilayah ini meliputi Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai.
Luasnya wilayah dan sulitnya medan menjadi kendala yang masih dihadapi PLN dalam memperluas jaringan ke desa-desa. Namun masyarakat sangat berharap ada solusi yang ditempuh karena listrik sangat dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari.
Seperti saat rapat Komisi I dengan para camat, usulan jaringan listrik diantaranya datang dari Kecamatan Cempaga Hulu yakni Desa Tumbang Koling dan Selucing. Selain itu kendala yang sama juga terjadi di Desa Tumbang Kaminting Kecamatan Bukit Santuai dan desa lain di kawasan utara.
Rambat mengaku sudah pernah berkonsultasi dengan PLN terkait masalah itu, karenanya dia berani menyarankan dan siap membantu memfasilitasi. Meski belum tentu langsung disetujui karena PLN akan melihat lokasi dan akses desa, namun setidaknya usulan itu akan menjadi perhatian PLN dalam mencarikan solusinya.
"Yang penting kita usulkan dulu. Nanti kita koordinasikan lagi dengan PLN kalau ada kendala. Kalau memang pemerintah daerah bisa membantu, tentu kita akan perjuangkan," ucap Rambat.
Manajer PT PLN Unit Layanan Pelanggan Sampit, Deddy Noveyusa saat pertemuan dengan Anggota Komisi VII DPR RI, Willy Model Yoseph yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Sampit pada Rabu (21/10) lalu, memaparkan terkait kondisi kelistrikan di Kotawaringin Timur.
Saat ini ada 49 desa yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Pihaknya menargetkan semua desa sudah teraliri listrik paling lambat 2024 mendatang.
Dia juga menjelaskan terkait kendala yang sering mereka hadapi, diantaranya keterbatasan akses dan rumitnya dari sisi perizinan seperti ketika jalur harus melalui perkebunan sawit.
Baca juga: Cagub Sugianto terpapar COVID-19, Satgas di Kotim tingkatkan pemantauan
Perlu dukungan pemerintah daerah agar ada solusi terhadap perusahaan sawit yang keberatan jalur jaringan listrik melewati areal perkebunan mereka. Selain itu, PLN memerlukan informasi rencana pengembangan jalan sehingga perencanaan program pengembangan oleh PLN bisa disinergikan dengan melihat arah pengembangan oleh pemerintah daerah.
"Kami akan berupaya maksimal agar seluruh desa bisa dialiri listrik PLN. Kami juga berharap dukungan agar bisa mendapatkan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan," kata Deddy.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur, Imam Subekti mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung PT PLN dan Pertamina dalam melayani masyarakat. Jika ada kendala maka perlu dicarikan solusinya.
"Kalau ada kendala, pemerintah daerah siap memfasilitasi. Kalau ada jaringan yang perlu melintasi wilayah perusahaan maka kami siap memanggil perusahaan tersebut. Kita cari jalan keluar terbaiknya," demikian Imam Subekti.
Baca juga: Bazar buku di tengah pandemi COVID-19 tetap disambut antusias
Baca juga: Saatnya kawasan utara menjadi fokus pembangunan Kotim
"Buat usulan disertai tanda tangan dan fotokopi KTP warga dan perangkat desa untuk diusulkan ke PLN. Kemarin saya juga ada membantu mengajukan dua desa di Telawang. Arahan PLN seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipenuhi," kata Rambat di Sampit, Jumat.
Hal itu disampaikan legislator dari Fraksi PKB ini menanggapi banyaknya keluhan terkait desa yang belum tersentuh jaringan listrik PLN. Saat ini masih banyak desa yang belum terjangkau jaringan listrik PLN sehingga warganya mengandalkan penerangan dari genset maupun tenaga surya.
Desa yang belum terjangkau jaringan listrik PLN umumnya berada di wilayah utara atau hulu. Wilayah ini meliputi Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai.
Luasnya wilayah dan sulitnya medan menjadi kendala yang masih dihadapi PLN dalam memperluas jaringan ke desa-desa. Namun masyarakat sangat berharap ada solusi yang ditempuh karena listrik sangat dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari.
Seperti saat rapat Komisi I dengan para camat, usulan jaringan listrik diantaranya datang dari Kecamatan Cempaga Hulu yakni Desa Tumbang Koling dan Selucing. Selain itu kendala yang sama juga terjadi di Desa Tumbang Kaminting Kecamatan Bukit Santuai dan desa lain di kawasan utara.
Rambat mengaku sudah pernah berkonsultasi dengan PLN terkait masalah itu, karenanya dia berani menyarankan dan siap membantu memfasilitasi. Meski belum tentu langsung disetujui karena PLN akan melihat lokasi dan akses desa, namun setidaknya usulan itu akan menjadi perhatian PLN dalam mencarikan solusinya.
"Yang penting kita usulkan dulu. Nanti kita koordinasikan lagi dengan PLN kalau ada kendala. Kalau memang pemerintah daerah bisa membantu, tentu kita akan perjuangkan," ucap Rambat.
Manajer PT PLN Unit Layanan Pelanggan Sampit, Deddy Noveyusa saat pertemuan dengan Anggota Komisi VII DPR RI, Willy Model Yoseph yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Sampit pada Rabu (21/10) lalu, memaparkan terkait kondisi kelistrikan di Kotawaringin Timur.
Saat ini ada 49 desa yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Pihaknya menargetkan semua desa sudah teraliri listrik paling lambat 2024 mendatang.
Dia juga menjelaskan terkait kendala yang sering mereka hadapi, diantaranya keterbatasan akses dan rumitnya dari sisi perizinan seperti ketika jalur harus melalui perkebunan sawit.
Baca juga: Cagub Sugianto terpapar COVID-19, Satgas di Kotim tingkatkan pemantauan
Perlu dukungan pemerintah daerah agar ada solusi terhadap perusahaan sawit yang keberatan jalur jaringan listrik melewati areal perkebunan mereka. Selain itu, PLN memerlukan informasi rencana pengembangan jalan sehingga perencanaan program pengembangan oleh PLN bisa disinergikan dengan melihat arah pengembangan oleh pemerintah daerah.
"Kami akan berupaya maksimal agar seluruh desa bisa dialiri listrik PLN. Kami juga berharap dukungan agar bisa mendapatkan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan," kata Deddy.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur, Imam Subekti mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung PT PLN dan Pertamina dalam melayani masyarakat. Jika ada kendala maka perlu dicarikan solusinya.
"Kalau ada kendala, pemerintah daerah siap memfasilitasi. Kalau ada jaringan yang perlu melintasi wilayah perusahaan maka kami siap memanggil perusahaan tersebut. Kita cari jalan keluar terbaiknya," demikian Imam Subekti.
Baca juga: Bazar buku di tengah pandemi COVID-19 tetap disambut antusias
Baca juga: Saatnya kawasan utara menjadi fokus pembangunan Kotim