Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan, ada sebanyak empat sektor kredit terbesar di wilayah setempat.
"Empat sektor ini, meliputi pemilikan peralatan rumah tangga, pertanian perkebunan dan kehutanan, perdagangan besar dan eceran, serta pemilikan rumah tinggal," kata Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy di Palangka Raya, Jumat.
Pemilikan peralatan rumah tangga sebesar 12,76 persen atau mencapai Rp10,48 triliun, pertanian, perkebunan dan kehutanan 22,12 persen atau Rp6,67 triliun.
Selanjutnya perdagangan besar dan eceran 3,72 persen atau Rp5,96 triliun, serta pemilikan rumah tinggal 4,66 persen atau Rp3,87 triliun.
Menurutnya keempat sektor ini, masih akan tetap mendominasi di wilayah Kalimantan Tengah pada 2021 mendatang.
"Seperti pertanian memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi kedepannya, terlebih dengan adanya pengembangan kawasan food estate di Pulang Pisau-Kapuas," terangnya.
Ditambah lagi pengembangan komoditi singkong oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah setempat di wilayah Gunung Mas dan lainnya.
"Saya rasa ini berpotensi besar memberikan akses bagi industri jasa keuangan dalam hal pembiayaan maupun penyaluran kredit," tutur Otto.
Sementara itu, pihaknya bersama pemerintah provinsi mendorong agar kabupaten dan kota di wilayah setempat segera membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Saat ini baru ada empat TPAKD di Kalteng, meliputi Provinsi Kalteng, Katingan, Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat.
Keberadaan TPAKD dinilai sangat strategis, sebagai salah satu instrumen mengakselerasi perluasan akses keuangan di daerah, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat produk maupun layanan jasa keuangan, hingga menggunakannya secara efektif dan efisien.
"Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan TPAKD di Kalteng, seperti menggelar pasar virtual, kredit melawan rentenir, satu rekening satu pelajar dan lainnya," ungkapnya.
"Empat sektor ini, meliputi pemilikan peralatan rumah tangga, pertanian perkebunan dan kehutanan, perdagangan besar dan eceran, serta pemilikan rumah tinggal," kata Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy di Palangka Raya, Jumat.
Pemilikan peralatan rumah tangga sebesar 12,76 persen atau mencapai Rp10,48 triliun, pertanian, perkebunan dan kehutanan 22,12 persen atau Rp6,67 triliun.
Selanjutnya perdagangan besar dan eceran 3,72 persen atau Rp5,96 triliun, serta pemilikan rumah tinggal 4,66 persen atau Rp3,87 triliun.
Menurutnya keempat sektor ini, masih akan tetap mendominasi di wilayah Kalimantan Tengah pada 2021 mendatang.
"Seperti pertanian memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi kedepannya, terlebih dengan adanya pengembangan kawasan food estate di Pulang Pisau-Kapuas," terangnya.
Ditambah lagi pengembangan komoditi singkong oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah setempat di wilayah Gunung Mas dan lainnya.
"Saya rasa ini berpotensi besar memberikan akses bagi industri jasa keuangan dalam hal pembiayaan maupun penyaluran kredit," tutur Otto.
Sementara itu, pihaknya bersama pemerintah provinsi mendorong agar kabupaten dan kota di wilayah setempat segera membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Saat ini baru ada empat TPAKD di Kalteng, meliputi Provinsi Kalteng, Katingan, Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat.
Keberadaan TPAKD dinilai sangat strategis, sebagai salah satu instrumen mengakselerasi perluasan akses keuangan di daerah, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat produk maupun layanan jasa keuangan, hingga menggunakannya secara efektif dan efisien.
"Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan TPAKD di Kalteng, seperti menggelar pasar virtual, kredit melawan rentenir, satu rekening satu pelajar dan lainnya," ungkapnya.