Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan sebanyak 103 satuan pendidikan rusak akibat gempa yang terjadi di Sulawesi Barat pada 14 Januari dan 15 Januari 2021.
“Berdasarkan hasil kaji cepat dampak gempa per 18 Januari 2021, terdapat 103 satuan pendidikan, baik yang berada di pengelolaan pemerintah daerah maupun Kementerian Agama, rusak akibat gempa. Sebanyak 39 sekolah di antaranya mengalami rusak berat, 19 sekolah rusak sedang, dan 45 sekolah rusak ringan. Kami terus melakukan koordinasi dalam melakukan pendataan, kebutuhan, dan intervensi yang dibutuhkan,” ujar Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Hendarman, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Kemendikbud telah membuka posko di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD Dikmas) di Kabupaten Mamuju dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Kabupaten Majene.
Di Kabupaten Mamuju, terdapat 18 sekolah yang masuk kategori rusak berat, 12 sekolah rusak sedang, dan 10 sekolah mengalami rusak ringan. Sementara di Kabupaten Majene, 19 sekolah rusak berat, enam sekolah rusak sedang, dan 21 sekolah rusak ringan. Berikutnya, di Kabupaten Poliwali Mandar, dua sekolah rusak berat, satu sekolah rusak sedang, dan tujuh sekolah rusak ringan. Di Kabupaten Mamasa, tujuh sekolah mengalami kerusakan ringan.
Dalam rangka penanganan darurat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), UNICEF, dan klaster nasional pendidikan berkerja sama mengoperasikan Pos Pendidikan Sulawesi Barat.
Diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulawesi Barat, Pos Pendidikan Sulawesi Barat menjadi sentra koordinasi penanganan darurat gempa bumi bidang pendidikan. Adapun pos ini menginduk kepada posko utama penanganan darurat bencana gempa bumi Sulawesi Barat.
Selain itu juga telah didirikan lima tenda pengungsian di BP PAUD Dikmas. Didirikan pula 20 buah tenda ruang kelas darurat untuk aktivitas pendidikan yang didatangkan dari Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Tengah.
“Bantuan logistik darurat, seperti makanan siap saji, sembako dan kebutuhan pengungsi lainnya juga turut diberikan,” kata Hendarman.
Gempa yang terjadi sejak Kamis (14/1) lalu memberikan dampak kepada 1.203 satuan pendidikan, 192.027 peserta didik, serta 16.620 pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di Provinsi Sulawesi Barat.
Sejumlah upaya yang dilakukan, yakni pengelolaan pos pendidikan (kaji cepat dampak dan kebutuhan, rencana tanggap darurat, dan pengelolaan data dan informasi), dan pengelolaan bantuan (pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi bantuan bagi pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik).
Saat ini bantuan dari unit utama Kemendikbud di Jakarta sedang dalam perjalanan untuk disalurkan ke pos pendidikan. Bantuan terdiri dari bantuan logistik untuk kebutuhan pengungsi, tenda pengungsi, tenda ruang kelas darurat, bantuan perlengkapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk pencegahan COVID-19, serta perlengkapan belajar siswa (school kit).
Selanjutnya, Kemendikbud akan memberi bantuan yang berkaitan dengan aspek psikososial, di antaranya pengadaan sekolah darurat yang mencakup penyediaan sarana pembelajaran darurat, penyelenggaraan pembelajaran darurat dan dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta menurunkan tim untuk mendukung pembelajaran darurat tersebut.
“Berdasarkan hasil kaji cepat dampak gempa per 18 Januari 2021, terdapat 103 satuan pendidikan, baik yang berada di pengelolaan pemerintah daerah maupun Kementerian Agama, rusak akibat gempa. Sebanyak 39 sekolah di antaranya mengalami rusak berat, 19 sekolah rusak sedang, dan 45 sekolah rusak ringan. Kami terus melakukan koordinasi dalam melakukan pendataan, kebutuhan, dan intervensi yang dibutuhkan,” ujar Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Hendarman, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Kemendikbud telah membuka posko di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD Dikmas) di Kabupaten Mamuju dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Kabupaten Majene.
Di Kabupaten Mamuju, terdapat 18 sekolah yang masuk kategori rusak berat, 12 sekolah rusak sedang, dan 10 sekolah mengalami rusak ringan. Sementara di Kabupaten Majene, 19 sekolah rusak berat, enam sekolah rusak sedang, dan 21 sekolah rusak ringan. Berikutnya, di Kabupaten Poliwali Mandar, dua sekolah rusak berat, satu sekolah rusak sedang, dan tujuh sekolah rusak ringan. Di Kabupaten Mamasa, tujuh sekolah mengalami kerusakan ringan.
Dalam rangka penanganan darurat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), UNICEF, dan klaster nasional pendidikan berkerja sama mengoperasikan Pos Pendidikan Sulawesi Barat.
Diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulawesi Barat, Pos Pendidikan Sulawesi Barat menjadi sentra koordinasi penanganan darurat gempa bumi bidang pendidikan. Adapun pos ini menginduk kepada posko utama penanganan darurat bencana gempa bumi Sulawesi Barat.
Selain itu juga telah didirikan lima tenda pengungsian di BP PAUD Dikmas. Didirikan pula 20 buah tenda ruang kelas darurat untuk aktivitas pendidikan yang didatangkan dari Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Tengah.
“Bantuan logistik darurat, seperti makanan siap saji, sembako dan kebutuhan pengungsi lainnya juga turut diberikan,” kata Hendarman.
Gempa yang terjadi sejak Kamis (14/1) lalu memberikan dampak kepada 1.203 satuan pendidikan, 192.027 peserta didik, serta 16.620 pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di Provinsi Sulawesi Barat.
Sejumlah upaya yang dilakukan, yakni pengelolaan pos pendidikan (kaji cepat dampak dan kebutuhan, rencana tanggap darurat, dan pengelolaan data dan informasi), dan pengelolaan bantuan (pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi bantuan bagi pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik).
Saat ini bantuan dari unit utama Kemendikbud di Jakarta sedang dalam perjalanan untuk disalurkan ke pos pendidikan. Bantuan terdiri dari bantuan logistik untuk kebutuhan pengungsi, tenda pengungsi, tenda ruang kelas darurat, bantuan perlengkapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk pencegahan COVID-19, serta perlengkapan belajar siswa (school kit).
Selanjutnya, Kemendikbud akan memberi bantuan yang berkaitan dengan aspek psikososial, di antaranya pengadaan sekolah darurat yang mencakup penyediaan sarana pembelajaran darurat, penyelenggaraan pembelajaran darurat dan dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta menurunkan tim untuk mendukung pembelajaran darurat tersebut.