Jakarta (ANTARA) - Militer Myanmar memblokir akses ke Facebook setelah pengusiran Aung San Suu Kyi beberapa hari lalu.
Junta, dikutip dari Reuters, melarang akses Facebook sampai hari Minggu. Laman baru tentang pembangkangan sipil di negara tersebut sudah mendapat hampir 200.000 pengikut, juga dukungan dari selebriti Myanmar.
Baca juga: Facebook akan minta izin terkait privasi ke pengguna iPhone
Juru bicara Facebook Inc meminta otoritas Myanmar mengembalikan akses untuk Facebook dan WhatsApp di negara tersebut. Facebook memiliki jumlah pengguna hampir separuh dari jumlah penduduk Myanmar yang sebanyak 54 juta jiwa.
Facebook akan memutuskan bagaimana menyeimbangkan perlidungan untuk politikus demokratik dan aktivits sekaligus bekerja sama dengan rezim baru agar layanan mereka bisa kembali berjalan.
Sebelum pemilihan umum di Myanmar November lalu, Facebook menyatakan sudah menurunkan 70 akun dan laman palsu yang dijalankan oleh militer. Akun dan laman tersebut mengunggah konten positif soal tentara atau mengkritik Suu Kyi.
Berdasarkan pantauan Reuters, unggahan di akun dan laman palsu tersebut mulai Oktober 2020 hingga sekitar dua hari sebelum kudeta berlangsung. Setelah kudeta, laman-laman tersebut mengunggah soal pemerintah dan justifikasi mengambil alih pemerintahan.
Beberapa laman mengunggah kritik atau ancaman terhadap politikus, termasuk Suu Kyi, jurnalis dan aktivis.
Sebelum diblokir, Facebook menutup akun dan laman tersebut.
Baca juga: Dewan Facebook adakan diskusi publik untuk kasus akun Trump
Baca juga: Facebook kembangkan alat untuk cegah pendompleng iklan
Baca juga: Facebook buka akses peneliti ke iklan politik
Junta, dikutip dari Reuters, melarang akses Facebook sampai hari Minggu. Laman baru tentang pembangkangan sipil di negara tersebut sudah mendapat hampir 200.000 pengikut, juga dukungan dari selebriti Myanmar.
Baca juga: Facebook akan minta izin terkait privasi ke pengguna iPhone
Juru bicara Facebook Inc meminta otoritas Myanmar mengembalikan akses untuk Facebook dan WhatsApp di negara tersebut. Facebook memiliki jumlah pengguna hampir separuh dari jumlah penduduk Myanmar yang sebanyak 54 juta jiwa.
Facebook akan memutuskan bagaimana menyeimbangkan perlidungan untuk politikus demokratik dan aktivits sekaligus bekerja sama dengan rezim baru agar layanan mereka bisa kembali berjalan.
Sebelum pemilihan umum di Myanmar November lalu, Facebook menyatakan sudah menurunkan 70 akun dan laman palsu yang dijalankan oleh militer. Akun dan laman tersebut mengunggah konten positif soal tentara atau mengkritik Suu Kyi.
Berdasarkan pantauan Reuters, unggahan di akun dan laman palsu tersebut mulai Oktober 2020 hingga sekitar dua hari sebelum kudeta berlangsung. Setelah kudeta, laman-laman tersebut mengunggah soal pemerintah dan justifikasi mengambil alih pemerintahan.
Beberapa laman mengunggah kritik atau ancaman terhadap politikus, termasuk Suu Kyi, jurnalis dan aktivis.
Sebelum diblokir, Facebook menutup akun dan laman tersebut.
Baca juga: Dewan Facebook adakan diskusi publik untuk kasus akun Trump
Baca juga: Facebook kembangkan alat untuk cegah pendompleng iklan
Baca juga: Facebook buka akses peneliti ke iklan politik