Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah segera melakukan penyesuaian anggaran penanganan COVID-19, khususnya terkait pelaksanaan vaksinasi sesuai arahan pemerintah pusat.
"Diantaranya kita harus segera menyediakan pembiayaan insentif tenaga kesehatan terkait dengan vaksinasi, operasional vaksinasi, kemudian juga kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI kita juga sediakan dana yang cukup karena proses vaksinasi ini masih panjang," kata Pelaksana Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kotawaringin Timur, Multazam di Sampit, Selasa.
Multazam bersama Kepala Dinas Kesehatan dr Faisal Novendra Cahyanto mengikuti rapat virtual dengan pemerintah pusat dengan narasumber di antaranya dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Rapat ini membahas "refocusing" anggaran untuk penanganan COVID-19. Penegasannya, penanganan COVID-19 tetap menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dalam rapat tersebut disampaikan sejuah arahan terkait penganggaran penanganan COVID-19, khususnya dalam mendukung program vaksinasi COVID-19. Sejumlah kegiatan yang belum teralokasikan pembiayaannya diarahkan untuk segera disesuaikan agar tidak sampai menghambat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah.
Untuk administrasi penyesuaiannya, kata Multazam, sudah ada petunjuk dari pemerintah pusat agar semuanya tetap mengacu pada aturan. Namun penyesuaian itu diakui tidak terlalu besar sehingga diyakini bisa dilaksanakan dengan baik di daerah.
Baca juga: Posko PPKM berbasis mikro diharapkan efektif menekan penularan COVID-19 di Kotim
Vaksinasi COVID-19 di Kotawaringin Timur terus dilaksanakan sesuai arahan pemerintah pusat. Vaksinasi terhadap tenaga kesehatan kini memasuki pemberian vaksin kedua, selanjutnya sedang dipersiapkan vaksinasi untuk petugas pelayanan publik.
Untuk vaksinasi tahap berikutnya ini perlu persiapan yang lebih ekstra karena sasarannya jauh lebih banyak, seperti TNI, Polri, ASN, pegawai swasta, organisasi, serta warga berprofesi memberi pelayanan publik.
"Termasuk penjaga masjid (marbot) atau rumah ibadah lainnya juga menjadi sasaran vaksinasi tahap berikutnya ini. Kami diberi waktu tujuh hari oleh Kementerian Kesehatan untuk mendata itu semua. Makanya kami berkoordinasi dengan instansi atau organisasinya agar mereka segera mendata," jelas Multazam.
Luasnya wilayah, rumitnya geografis serta terbatasnya sumber daya manusia, menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Untuk itu Multazam meminta semua pihak ikut membantu agar vaksinasi ini berjalan lancar dan optimal.
Begitu pula dalam hal anggaran penanganan COVID-19, semua satuan organisasi perangkat diminta membantu secara serius. Ini tidak bisa hanya ditumpukan pada Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 saja, tetapi memerlukan dukungan semua pihak.
Baca juga: PWI Kotim kawal pemerintah tangani pandemi COVID-19
Baca juga: Legislator Kotim ini soroti kesadaran masyarakat menjaga kebersihan kota
Baca juga: Tempat wisata di Kotim ditutup selama libur Imlek