Sampit (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mendorong pemerintah kabupaten setempat lebih giat mencari sumber pembiayaan pembangunan, khususnya dari program pemerintah pusat dan provinsi.
"Harus lebih giat menggali sumber pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi agar kucuran dana pada 2022 ke Kotawaringin Timur lebih besar," kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie di Sampit, Rabu.
Hal itu disampaikan Rinie saat menghadiri konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022. Acara itu dibuka Bupati Halikinnor dan dihadiri Wakil Bupati Irawati dan pejabat lainnya.
Politisi PDIP ini mengucapkan selamat bekerja kepada Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati yang mulai menjalankan tugas setelah dilantik pada Jumat (26/2) lalu.
Menurut Rinie, masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintahan yang baru agar bisa membawa kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Upaya tersebut tentu harus didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat.
DPRD berharap pembangunan yang dijalankan pemerintahan baru ini akan membuat Kotawaringin Timur lebih tertata, aspiratif dan berkeadilan. Pembahasan rancangan awal RKPD menjadi bagus dalam upaya mewujudkan harapan tersebut.
Baca juga: Kepala Dinas Kesehatan Kotim mengundurkan diri karena alasan ini
Rinie menilai, konsultasi publik ini sangat strategis untuk mengoordinasikan rencana pembangunan. Tujuannya agar semua program dibuat sesuai kebutuhan masyarakat dan bisa dijalankan secara maksimal.
Program yang saat ini perlu diprioritaskan seperti pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, peningkatan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, peningkatan infrastruktur dasar serta peningkatan pelayanan.
Giat mencari sumber pembiayaan sangat penting agar semakin banyak program yang bisa dilaksanakan. Selain memacu sumber pendapatan asli daerah, pemerintah kabupaten juga harus mengoptimalkan upaya mencari sumber pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi yang hingga saat ini memang masih mendominasi struktur pendapatan daerah.
"Susun skala prioritas pembiayaan pembangunan dengan penyeragaman, penyelarasan dan klarifikasi. Kita harus efektif karena anggaran terbatas, apalagi tahun ini kembali ada 'refocusing' anggaran untuk optimalisasi penanganan COVID-19. Kami berharap pembahasan rancangan ini sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih," demikian Rinie.
Baca juga: Pemkab Kotim minta izin KLHK garap wisata buaya
Baca juga: Polres Kotim usulkan tunda izin lahan terbakar
Baca juga: KNPI Kotim apresiasi pembatalan legalisasi izin investasi minuman keras