Sampit (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Hj Darmawati meminta pemerintah mengawasi secara ketat distribusi gas elpiji, khususnya ukuran 3 kg yang banyak dibutuhkan masyarakat.

"Saya sering mendapat keluhan ibu-ibu yang kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg, padahal sangat dibutuhkan untuk memasak. Sudah harganya mahal, terkadang sulit didapat," kata Darmawati di Sampit, Jumat.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, sebagai seorang perempuan dan juga ibu rumah tangga, dirinya paham betul pentingnya elpiji untuk kebutuhan dapur. Barang tersebut sudah dapat dianggap sebagai kebutuhan pokok rutin yang harus dipenuhi.

Sayangnya, distribusi elpiji 3 kg di Kotawaringin Timur dinilai belum merata dan belum lancar sesuai harapan masyarakat. Padahal, elpiji 3 kg ini paling banyak digunakan masyarakat setelah pemerintah mengarahkan masyarakat melalui program konversi dari minyak tanah ke gas elpiji.

Tidak jarang warga harus antre di pangkalan untuk mendapatkan elpiji 3 kg. Tidak sedikit pula yang harus pulang dengan kecewa tidak sempat mendapatkan elpiji karena sudah kehabisan.

Di tingkat eceran, harga elpiji 3 kg cukup mahal dan bervariasi. Beberapa warga mengaku ada yang membeli Rp30.000 dan ada pula yang membeli Rp35.000 per tabung elpiji 3 kg.

Baca juga: Bapemperda DPRD Kotim tinjau kawasan industri untuk bahan Raperda RDTR

Harga yang bervariasi dan pasokan yang belum sesuai harapan, cukup membebani masyarakat sehingga sering dikeluhkan. Perlu upaya serius pemerintah untuk mengawasi ketat distribusi elpiji 3 kg agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan harganya tidak terlalu tinggi.

Menurutnya, tidak sulit jika memang pemerintah serius menelusuri penyebab elpiji 3 kg sering sulit didapat dan harganya tinggi. Tinggal keseriusan pemerintah dan semua pihak terkait untuk menyikapi masalah ini dengan sungguh-sungguh.

"Kalau Pertamina mengklaim pasokan mencukupi tapi ternyata di lapangan warga kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg, maka distribusinya yang perlu ditelusuri mengapa sampai terjadi seperti yang dikeluhkan masyarakat. Harga yang tidak sesuai HET (harga eceran tertinggi) juga harus menjadi perhatian agar jangan membebani masyarakat," harap Darmawati.

Pemerintah daerah dan Pertamina diminta bersama-sama menyikapi serius masalah ini karena elpiji 3 kg sangat dibutuhkan masyarakat. Ini salah satu kebutuhan yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas.

Baca juga: Legislator ini ajak perbankan buka cabang di wilayah utara Kotim

Baca juga: DPRD Kotim dukung program Sampit Terang

Baca juga: DPRD Kotim prihatin prostitusi masih marak

Pewarta : Norjani
Uploader : Admin 2
Copyright © ANTARA 2024