Sampit (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail bin Yahya dan Kapolda Irjen Dedi Prasetyo mengingatkan seluruh kabupaten dan kota melakukan antisipasi dini ancaman kebakaran hutan dan lahan agar bencana kabut asap bisa dicegah.
"Tahun 2021 ini kita mengharapkan kesiapan dini seluruh komponen yang ada, termasuk TNI, Polri dan masyarakat bekerjasama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan kesadaran masing-masing," kata Habib Ismail di Sampit, Sabtu.
Habib Ismail dan Dedi berkunjung ke Sampit untuk memantau kesiapan personel dan peralatan dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Mereka berkunjung ke salah satu posko siaga karhutla yakni di kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Mereka disambut Bupati Halikinnor, Kapolres AKBP Abdoel Harris Jakin, Dandim 1015/Spt Letkol Czi Akhmad Safari dan pejabat lainnya. Acara juga diisi penyerahan bantuan peralatan pemadam kebakaran oleh kapolda dan wakil gubernur.
Kotawaringin Timur menjadi salah satu daerah yang disinggahi rombongan karena kabupaten termasuk daerah rawan karhutla. Habib Ismail menyebut, sejumlah daerah paling rawan karhutla di Kalimantan Tengah yakni Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas dan Pulang Pisau.
Dia mengajak pemerintah dan aparat keamanan merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat mewaspadai karhutla. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa karhutla akan merugikan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.
Terkait alokasi anggaran untuk penanganan karhutla, Habib Ismail menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki biaya tak terduga sebesar Rp100 miliar yang bisa digunakan untuk penanganan masalah ini.
Selain itu, ada informasi yang didapat bahwa pemerintah pusat akan membantu pencegahan dan penanganan karhutla. Kucuran dana tersebut diharapkan bisa terealisasi dalam waktu dekat.
Baca juga: Ustaz Das'ad Latif sebut vaksinasi ikhtiar mengatasi pandemi COVID-19
"Selain itu, ada peraturan baru dari Menteri Keuangan bahwa dana DAK-DR (dana alokasi khusus-dana reboisasi) juga bisa dipergunakan untuk keperluan pencegahan karhutla di daerah masing-masing.Itu sangat membantu kita semua. Contohnya Kotawaringin Timur sekarang ini bisa membeli peralatan menggunakan dana DAK-DR," kata Habib Ismail.
Sementara itu, Kapolda Irjen Dedi Prasetyo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk selalu siap siaga bersama pemerintah daerah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Semua personel dan peralatan harus dimaksimalkan untuk mencegah bencana kebakaran dan kabut asap.
Dedi meminta Polres hingga Polsek juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya karhutla. Penting pula disampaikan kepada masyarakat terkait aturan hukum terkait sanksi sehingga tidak ada lagi warga yang berani membakar lahan.
Pesan lain yang disampaikan adalah pentingnya menjalankan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 masih terjadi. Upaya-upaya penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan perlu terus dilakukan yang tujuannya juga untuk melindungi masyarakat dari penularan virus mematikan tersebut.
Baca juga: PT MAS gelar 'Stakeholder Consultation' dan sosialisasi pencegahan karhutla
"Tahun 2021 ini kita mengharapkan kesiapan dini seluruh komponen yang ada, termasuk TNI, Polri dan masyarakat bekerjasama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan kesadaran masing-masing," kata Habib Ismail di Sampit, Sabtu.
Habib Ismail dan Dedi berkunjung ke Sampit untuk memantau kesiapan personel dan peralatan dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Mereka berkunjung ke salah satu posko siaga karhutla yakni di kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Mereka disambut Bupati Halikinnor, Kapolres AKBP Abdoel Harris Jakin, Dandim 1015/Spt Letkol Czi Akhmad Safari dan pejabat lainnya. Acara juga diisi penyerahan bantuan peralatan pemadam kebakaran oleh kapolda dan wakil gubernur.
Kotawaringin Timur menjadi salah satu daerah yang disinggahi rombongan karena kabupaten termasuk daerah rawan karhutla. Habib Ismail menyebut, sejumlah daerah paling rawan karhutla di Kalimantan Tengah yakni Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas dan Pulang Pisau.
Dia mengajak pemerintah dan aparat keamanan merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat mewaspadai karhutla. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa karhutla akan merugikan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.
Terkait alokasi anggaran untuk penanganan karhutla, Habib Ismail menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki biaya tak terduga sebesar Rp100 miliar yang bisa digunakan untuk penanganan masalah ini.
Selain itu, ada informasi yang didapat bahwa pemerintah pusat akan membantu pencegahan dan penanganan karhutla. Kucuran dana tersebut diharapkan bisa terealisasi dalam waktu dekat.
Baca juga: Ustaz Das'ad Latif sebut vaksinasi ikhtiar mengatasi pandemi COVID-19
"Selain itu, ada peraturan baru dari Menteri Keuangan bahwa dana DAK-DR (dana alokasi khusus-dana reboisasi) juga bisa dipergunakan untuk keperluan pencegahan karhutla di daerah masing-masing.Itu sangat membantu kita semua. Contohnya Kotawaringin Timur sekarang ini bisa membeli peralatan menggunakan dana DAK-DR," kata Habib Ismail.
Sementara itu, Kapolda Irjen Dedi Prasetyo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk selalu siap siaga bersama pemerintah daerah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Semua personel dan peralatan harus dimaksimalkan untuk mencegah bencana kebakaran dan kabut asap.
Dedi meminta Polres hingga Polsek juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya karhutla. Penting pula disampaikan kepada masyarakat terkait aturan hukum terkait sanksi sehingga tidak ada lagi warga yang berani membakar lahan.
Pesan lain yang disampaikan adalah pentingnya menjalankan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 masih terjadi. Upaya-upaya penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan perlu terus dilakukan yang tujuannya juga untuk melindungi masyarakat dari penularan virus mematikan tersebut.
Baca juga: PT MAS gelar 'Stakeholder Consultation' dan sosialisasi pencegahan karhutla