Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah diminta membantu petani agar dengan mudah mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga bisa meningkatkan produksi pertanian.
"Ada indikasi pupuk bersubsidi dibagi kepada petani, tetapi petani juga diharuskan membeli pupuk nonsubsidi, sehingga memberatkan petani. Pupuk nonsubsidi terlalu mahal," kata Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rudianur di Sampit, Selasa.
Rudianur mengaku menerima keluhan dari sejumlah kelompok tani, khususnya di wilayah selatan, terkait masalah pupuk bersubsidi. Petani merasa keberatan jika juga diharuskan membeli pupuk nonsubsidi ketika membeli pupuk bersubsidi.
Politisi Partai Golkar ini berharap masalah ini ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian agar tidak sampai menjadi batu sandungan bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian.
Kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan bahan bakar minyak untuk "hand tractor" masih sering ditemui di lapangan. Jika ini dibiarkan maka akan mengganggu program lain yang dijalankan pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi pertanian.
Baca juga: DPRD Kotim tunggu ketegasan penertiban kendaraan parkir di bahu jalan
Seperti di kawasan selatan, khususnya Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut, merupakan kawasan yang menjadi andalan sebagai lumbung beras daerah. Kawasan ini berkontribusi besar terhadap pencapaian swasembada beras daerah ini.
Jika petani tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dan bahan bakar minyak sesuai kebutuhan, maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap hasil panen. Jika terjadi penurunan maka target swasembada dikhawatirkan tidak tercapai.
"Kondisi ini dirasakan petani sejak awal Januari lalu. Petani butuh bantuan pemerintah. Kami di DPRD berharap instansi terkait segera memberikan solusi kepada petani sehingga ini tidak sampai mengganggu sektor pertanian daerah kita," kata Rudianur.
Rudianur berharap pemerintah tidak membuat aturan yang justru memberatkan petani. Sementara itu jika ada indikasi penyimpangan terkait distribusi pupuk bersubsidi, pemerintah diminta menindak tegas agar tidak merugikan petani.
Baca juga: Optimalisasi vaksinasi COVID-19 diharapkan percepat pemulihan ekonomi Kotim
Baca juga: Potensi BPHTB Kotim capai Rp551 miliar
"Ada indikasi pupuk bersubsidi dibagi kepada petani, tetapi petani juga diharuskan membeli pupuk nonsubsidi, sehingga memberatkan petani. Pupuk nonsubsidi terlalu mahal," kata Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rudianur di Sampit, Selasa.
Rudianur mengaku menerima keluhan dari sejumlah kelompok tani, khususnya di wilayah selatan, terkait masalah pupuk bersubsidi. Petani merasa keberatan jika juga diharuskan membeli pupuk nonsubsidi ketika membeli pupuk bersubsidi.
Politisi Partai Golkar ini berharap masalah ini ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian agar tidak sampai menjadi batu sandungan bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian.
Kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan bahan bakar minyak untuk "hand tractor" masih sering ditemui di lapangan. Jika ini dibiarkan maka akan mengganggu program lain yang dijalankan pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi pertanian.
Baca juga: DPRD Kotim tunggu ketegasan penertiban kendaraan parkir di bahu jalan
Seperti di kawasan selatan, khususnya Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut, merupakan kawasan yang menjadi andalan sebagai lumbung beras daerah. Kawasan ini berkontribusi besar terhadap pencapaian swasembada beras daerah ini.
Jika petani tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dan bahan bakar minyak sesuai kebutuhan, maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap hasil panen. Jika terjadi penurunan maka target swasembada dikhawatirkan tidak tercapai.
"Kondisi ini dirasakan petani sejak awal Januari lalu. Petani butuh bantuan pemerintah. Kami di DPRD berharap instansi terkait segera memberikan solusi kepada petani sehingga ini tidak sampai mengganggu sektor pertanian daerah kita," kata Rudianur.
Rudianur berharap pemerintah tidak membuat aturan yang justru memberatkan petani. Sementara itu jika ada indikasi penyimpangan terkait distribusi pupuk bersubsidi, pemerintah diminta menindak tegas agar tidak merugikan petani.
Baca juga: Optimalisasi vaksinasi COVID-19 diharapkan percepat pemulihan ekonomi Kotim
Baca juga: Potensi BPHTB Kotim capai Rp551 miliar