Pangkalan Bun (ANTARA) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Junni Gultom menyebut pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, berencana mengadopsi program konsorsium yang telah dilakukan Kobar.
Rencana itu diketahui setelah dipaparkan mekanisme serta cara kerja program konsorsium Kobar dalam membuka keterisolasian dan melibatkan sejumlah perusahaan, kata Junny melalui rilis, Pangkalan Bun, Kamis.
"Program konsorsium yang telah dilaksanakan Pemkab Kobar sejak tahun 2017, ternyata mendapatkan sambutan baik dari Kementerian PUPR. Bahkan akan diadopsi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia" ucapnya.
Dikatakan, PUPR Kobar memaparkan program konsorsium dalam acara Verifikasi usulan DAK bidang jalan tahun anggaran 2022 di kantor Kementerian PUPR RI. Di mana Kobar tampil dalam Inovasi Terbaik Konsorsium di Tingkat Nasional.
Junni mengatakan Inovasi Terbaik Konsorsium di Tingkat Nasional itu dihadiri oleh beberapa kepala Dinas PUPR dari daerah lain di Indonesia. Dinas PUPR Kobar pun didaulat memaparkan konsorsium yang telah dilakukan selama ini.
"Konsorsium merupakan inovasi yang akan menjadi sebuah gerakan daerah membangun Indonesia. Kobar sebagai daerah pencetus inovasi tersebut," beber dia.
Baca juga: Tingkatkan pelayanan, Disdik Kobar luncurkan website Siapatra
Dirinya pun menyebut gerakan membangun daerah melalui program konsorsium di Kobar pada tahun 2021 telah memasuki Jilid ke-V. Rencana groundbreakingnya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021, di desa Arga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng.
Kepala PUPR Kobar itu mengatakan, hingga jilid IV pembangunan infrastruktur melalui konsorsium telah dikerjakan sepanjang 365 km. Dampak dari pembangunan itu, terbukanya akses jalan penghubung antar desa dan kota, sehingga semua akses terhubung.
"Ketika infrastruktur jalan terbangun dengan baik, maka akan mendongkrak percepatan pembangunan di bidang lainnya, termasuk ekonomi. Infrastruktur ini merupakan urat nadi kehidupan masyarakat," demikian Junni.
Baca juga: Sukseskan vaksinasi, Bupati Kobar kembali temui masyarakat
Baca juga: Bupati Kobar resmikan layanan mandiri dan lapak online bagi desa
Rencana itu diketahui setelah dipaparkan mekanisme serta cara kerja program konsorsium Kobar dalam membuka keterisolasian dan melibatkan sejumlah perusahaan, kata Junny melalui rilis, Pangkalan Bun, Kamis.
"Program konsorsium yang telah dilaksanakan Pemkab Kobar sejak tahun 2017, ternyata mendapatkan sambutan baik dari Kementerian PUPR. Bahkan akan diadopsi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia" ucapnya.
Dikatakan, PUPR Kobar memaparkan program konsorsium dalam acara Verifikasi usulan DAK bidang jalan tahun anggaran 2022 di kantor Kementerian PUPR RI. Di mana Kobar tampil dalam Inovasi Terbaik Konsorsium di Tingkat Nasional.
Junni mengatakan Inovasi Terbaik Konsorsium di Tingkat Nasional itu dihadiri oleh beberapa kepala Dinas PUPR dari daerah lain di Indonesia. Dinas PUPR Kobar pun didaulat memaparkan konsorsium yang telah dilakukan selama ini.
"Konsorsium merupakan inovasi yang akan menjadi sebuah gerakan daerah membangun Indonesia. Kobar sebagai daerah pencetus inovasi tersebut," beber dia.
Baca juga: Tingkatkan pelayanan, Disdik Kobar luncurkan website Siapatra
Dirinya pun menyebut gerakan membangun daerah melalui program konsorsium di Kobar pada tahun 2021 telah memasuki Jilid ke-V. Rencana groundbreakingnya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021, di desa Arga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng.
Kepala PUPR Kobar itu mengatakan, hingga jilid IV pembangunan infrastruktur melalui konsorsium telah dikerjakan sepanjang 365 km. Dampak dari pembangunan itu, terbukanya akses jalan penghubung antar desa dan kota, sehingga semua akses terhubung.
"Ketika infrastruktur jalan terbangun dengan baik, maka akan mendongkrak percepatan pembangunan di bidang lainnya, termasuk ekonomi. Infrastruktur ini merupakan urat nadi kehidupan masyarakat," demikian Junni.
Baca juga: Sukseskan vaksinasi, Bupati Kobar kembali temui masyarakat
Baca juga: Bupati Kobar resmikan layanan mandiri dan lapak online bagi desa