Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Nenie Adriati Lambung meminta pemerintah kota setempat, memetakan wilayah mana saja yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
"Kalau pemerintah sudah memetakan, jadi masyarakat juga bisa ikut mewaspadai wilayah-wilayah tersebut," kata Nenie di Palangka Raya, Jumat.
Namun ia juga mengingatkan, peran masyarakat sangatlah penting dan harus dilibatkan dalam pencegahan maupun penanggulangan karhutla.
"Informasi dari masyarakat apabila terjadi karhutla sangat diperlukan oleh tim, maka dari itu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus terjalin dengan baik," bebernya.
Pemkot, TNI-Polri serta instansi vertikal lainnya beberapa waktu lalu juga sudah melakukan gelar pasukan dan sarana prasarana, untuk mengatasi persoalan karhutla.
Dengan adanya hal tersebut, tentunya pemkot mengetahui dan dapat memetakan kecamatan mana saja yang rawan terjadi karhutla. Apalagi berdasarkan informasi yang diterima, Agustus 2021 ini sudah mulai memasuki musim kemarau.
"Tidak ada salahnya mewaspadai bencana karhutla yang kapan saja bisa terjadi di wilayah kita," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Palangka Raya itu.
Srikandi di DPRD Palangka Raya tersebut juga meminta masyarakat jangan ragu melaporkan, apabila ada oknum masyarakat yang sengaja membakar lahan dan hutan.
Apabila oknum pembakar lahan dengan cara disengaja berhasil ditangkap, maka yang bersangkutan wajib diserahkan ke Polisi untuk ditindak tegas.
"Tindakan tegas itu diberikan agar oknum pembakar lahan jera melakukan perbuatan tersebut. Karena perbuatannya bisa merugikan masyarakat banyak dan daerah," demikian Nenie.
"Kalau pemerintah sudah memetakan, jadi masyarakat juga bisa ikut mewaspadai wilayah-wilayah tersebut," kata Nenie di Palangka Raya, Jumat.
Namun ia juga mengingatkan, peran masyarakat sangatlah penting dan harus dilibatkan dalam pencegahan maupun penanggulangan karhutla.
"Informasi dari masyarakat apabila terjadi karhutla sangat diperlukan oleh tim, maka dari itu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus terjalin dengan baik," bebernya.
Pemkot, TNI-Polri serta instansi vertikal lainnya beberapa waktu lalu juga sudah melakukan gelar pasukan dan sarana prasarana, untuk mengatasi persoalan karhutla.
Dengan adanya hal tersebut, tentunya pemkot mengetahui dan dapat memetakan kecamatan mana saja yang rawan terjadi karhutla. Apalagi berdasarkan informasi yang diterima, Agustus 2021 ini sudah mulai memasuki musim kemarau.
"Tidak ada salahnya mewaspadai bencana karhutla yang kapan saja bisa terjadi di wilayah kita," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Palangka Raya itu.
Srikandi di DPRD Palangka Raya tersebut juga meminta masyarakat jangan ragu melaporkan, apabila ada oknum masyarakat yang sengaja membakar lahan dan hutan.
Apabila oknum pembakar lahan dengan cara disengaja berhasil ditangkap, maka yang bersangkutan wajib diserahkan ke Polisi untuk ditindak tegas.
"Tindakan tegas itu diberikan agar oknum pembakar lahan jera melakukan perbuatan tersebut. Karena perbuatannya bisa merugikan masyarakat banyak dan daerah," demikian Nenie.