Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Henry M Yoseph mengusulkan kepada pemerintah provinsi, segera melelang ribuan kubik kayu log yang disegel karena diduga ilegal, agar menjadi pemasukan bagi pendapatan asli daerah.
"Daripada dimusnahkan, lebih baik segera dilelang saja. Kalau dilelang kan tentunya bisa menjadi pemasukan bagi daerah," kata Henry di gedung DPRD Kalteng, Rabu.
Apabila saran itu diterima, lanjut dia, maka proses lelang jangan sampai terlalu lama, tapi harus segera dilakukan. Hal itu sebagai upaya mengantisipasi kayu-kayu tersebut keburu busuk yang justru membuat harganya menjadi lebih murah, bahkan sulit mendapatkan pembeli.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya ini mengatakan, polisi kehutanan (polhut) bersama pihak lain, perlu juga meningkatkan pengawasan ke seluruh hutan yang ada di provinsi ini, termasuk di sepanjang jalur darat, sungai serta lainnya
"Jangan sampai ada banyak kayu-kayu log yang keluar dari Kalteng tanpa ijin. Kalau itu terjadi, jelas Kalteng sangat dirugikan. Itu kenapa pengawasan harus lebih diperketat," kata Henry.
Menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya itu, masih terjadinya aktivitas ileggal logging di provinsi ini, akibat lemahnya pengawasan yang dilalukan oleh instansi terkait. Sebab, bila pengawasan dilakukan secara ketat, maka illegal logging maupun pengambilan kayu tanpa izin, dapat diminimalisir atau dicegah.
Baca juga: Ribuan kayu log diduga ilegal di Kalteng disegel, Dishut cek kejelasan perizinan
Politisi Nasdem ini pun sepakat dan mendukung pemerintah pusat tidak lagi mengeluarkan perizinan HPH atau lainya, tanpa ada berkodinasi dengan pemerintah provinsi ataupun kabupaten yang mengerti kawasan atau wilayahnya masing-masing.
Dia mengatakan, apabila perizinan masih sepenuhnya diberikan pusat dan tanpa melibatkan daerah penghasil, maka keuntungan juga lebih banya dinikmati pusat. Sementara, bagi hasil kepada daerah maupun masyarakat penghasil Sumber daya alam (SDA), khususnya kayu log, sangat minim atau sedikit.
"Kalau terjadi apa-apa, khususnya banjir, tetap saja Pemerintah dan masyarakat di daerah yang justru hanya merasakan dampak. Banjir yang terjadi saat ini juga kan ada kaitannya dengan pengerukan SDA, khususnya penebangan pohon di hutan," kata Henry.
Anggota DPRD Kalteng itu pun kembali menyarankan, agar dilakukan pemulihan ataupun reboisasi besar-besaran kawasan hutan yang ada di provinsi ini. Dengan begitu,
"Jadi, citra Kalteng sebagai menjadi paru-paru dunia dapat tetap dipertahankan. Musibah banjir pun dalam lebih diminimalisir," demikian Henry.
Baca juga: Gubernur Kalteng: Dirjen di KLHK jangan seenaknya keluarkan perizinan
Baca juga: DPRD Kalteng: Hentikan angkutan kayu log lewat jalan negara
Baca juga: Gubernur harapkan pemerintah pusat pacu industri hingga moratorium kayu log di Kalteng
"Daripada dimusnahkan, lebih baik segera dilelang saja. Kalau dilelang kan tentunya bisa menjadi pemasukan bagi daerah," kata Henry di gedung DPRD Kalteng, Rabu.
Apabila saran itu diterima, lanjut dia, maka proses lelang jangan sampai terlalu lama, tapi harus segera dilakukan. Hal itu sebagai upaya mengantisipasi kayu-kayu tersebut keburu busuk yang justru membuat harganya menjadi lebih murah, bahkan sulit mendapatkan pembeli.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya ini mengatakan, polisi kehutanan (polhut) bersama pihak lain, perlu juga meningkatkan pengawasan ke seluruh hutan yang ada di provinsi ini, termasuk di sepanjang jalur darat, sungai serta lainnya
"Jangan sampai ada banyak kayu-kayu log yang keluar dari Kalteng tanpa ijin. Kalau itu terjadi, jelas Kalteng sangat dirugikan. Itu kenapa pengawasan harus lebih diperketat," kata Henry.
Menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya itu, masih terjadinya aktivitas ileggal logging di provinsi ini, akibat lemahnya pengawasan yang dilalukan oleh instansi terkait. Sebab, bila pengawasan dilakukan secara ketat, maka illegal logging maupun pengambilan kayu tanpa izin, dapat diminimalisir atau dicegah.
Baca juga: Ribuan kayu log diduga ilegal di Kalteng disegel, Dishut cek kejelasan perizinan
Politisi Nasdem ini pun sepakat dan mendukung pemerintah pusat tidak lagi mengeluarkan perizinan HPH atau lainya, tanpa ada berkodinasi dengan pemerintah provinsi ataupun kabupaten yang mengerti kawasan atau wilayahnya masing-masing.
Dia mengatakan, apabila perizinan masih sepenuhnya diberikan pusat dan tanpa melibatkan daerah penghasil, maka keuntungan juga lebih banya dinikmati pusat. Sementara, bagi hasil kepada daerah maupun masyarakat penghasil Sumber daya alam (SDA), khususnya kayu log, sangat minim atau sedikit.
"Kalau terjadi apa-apa, khususnya banjir, tetap saja Pemerintah dan masyarakat di daerah yang justru hanya merasakan dampak. Banjir yang terjadi saat ini juga kan ada kaitannya dengan pengerukan SDA, khususnya penebangan pohon di hutan," kata Henry.
Anggota DPRD Kalteng itu pun kembali menyarankan, agar dilakukan pemulihan ataupun reboisasi besar-besaran kawasan hutan yang ada di provinsi ini. Dengan begitu,
"Jadi, citra Kalteng sebagai menjadi paru-paru dunia dapat tetap dipertahankan. Musibah banjir pun dalam lebih diminimalisir," demikian Henry.
Baca juga: Gubernur Kalteng: Dirjen di KLHK jangan seenaknya keluarkan perizinan
Baca juga: DPRD Kalteng: Hentikan angkutan kayu log lewat jalan negara
Baca juga: Gubernur harapkan pemerintah pusat pacu industri hingga moratorium kayu log di Kalteng