Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Dadang Siswanto meminta pemerintah melakukan intervensi pasar agar harga rotan membaik sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha sektor rotan.
"Perlu kepedulian pemerintah melihat secara jernih kondisi masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor rotan. Masyarakat sangat berharap pemerintah membuat regulasi yang mampu meningkatkan kembali sektor rotan," kata Dadang di Sampit, Kamis.
Sektor rotan terpuruk setelah pemerintah memberlakukan larangan ekspor rotan mentah sejak akhir 2011 silam. Akibatnya harga anjlok karena permintaan rotan menurun drastis lantaran kebutuhan rotan mentah dalam negeri sangat kecil.
Politisi yang juga dipercaya sebagai Ketua Ketua Asosiasi Petani Rotan (Aspero) Kabupaten Kotawaringin Timur ini menyebutkan persoalan ini berawal dari keputusan pemerintah yang menyatakan rotan merupakan hasil hutan. Alasannya karena banyaknya kebun rotan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan.
Hal ini membuat pemanfaatan rotan harus disertai Surat Keterangan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dikeluarkan pemerintah. Padahal rotan di daerah ini merupakan hasil budidaya yang telah ditekuni masyarakat secara turun-temurun.
“Rotan ini adalah tanaman budidaya, bukan lagi sebagai tanaman yang hidup sendiri. Sementara kebun masyarakat ini masuk dalam kawasan hutan, mereka tidak punya alas hak. Mayoritas petani saat ini tidak punya legalitas untuk kebun-kebun rotan mereka," ujar Dadang.
Politisi yang merupakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ini sangat menyayangkan kondisi ini. Selama ini sektor rotan berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian masyarakat, tanpa merepotkan pemerintah karena sektor ini dijalankan secara swadaya oleh masyarakat.
Baca juga: DPRD Kotim: Perda Ketertiban Umum jadi harapan optimalisasi penataan kota
Dadang menyebutkan, saat ini ada sekitar 5000 kepala keluarga dan 30 pengusaha rotan yang terhimpun dalam asosiasi yang dipimpinnya. Rotan mempunyai peran strategis untuk kehidupan ekonomi masyarakat lokal.
“Selama ini mereka tidak pernah merecoki pemerintah dengan hal yang aneh-aneh. Tidak pernah minta pupuk, minta bibit dan lain sebagainya, padahal sektor ini sangat membantu masyarakat," ujarnya.
Saat ini harga rotan mencapai Rp6000 perkilogram. Harga ini dinilai cukup baik dan menguntungkan petani. Jika harga tetap stabil seperti ini, setiap hari petani bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp300.000.
“Harga sudah mulai menunjukkan keberpihakan kepada petani. Tolong ini dibantu. Dijaga supaya tetap stabil. Masyarakat tidak pernah minta ini dan itu. Mereka hanya minta adanya jaminan dan kepastian harga yang stabil," demikian Dadang Siswanto.
Baca juga: Legislator Kotim berharap fungsi sosial PDAM tetap diutamakan
Baca juga: DPRD Katingan berkunjung ke DPRD Kotim diskusi pembahasan APBD 2022
Baca juga: Timpora Katingan perkuat sinergi pengawasan orang asing
"Perlu kepedulian pemerintah melihat secara jernih kondisi masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor rotan. Masyarakat sangat berharap pemerintah membuat regulasi yang mampu meningkatkan kembali sektor rotan," kata Dadang di Sampit, Kamis.
Sektor rotan terpuruk setelah pemerintah memberlakukan larangan ekspor rotan mentah sejak akhir 2011 silam. Akibatnya harga anjlok karena permintaan rotan menurun drastis lantaran kebutuhan rotan mentah dalam negeri sangat kecil.
Politisi yang juga dipercaya sebagai Ketua Ketua Asosiasi Petani Rotan (Aspero) Kabupaten Kotawaringin Timur ini menyebutkan persoalan ini berawal dari keputusan pemerintah yang menyatakan rotan merupakan hasil hutan. Alasannya karena banyaknya kebun rotan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan.
Hal ini membuat pemanfaatan rotan harus disertai Surat Keterangan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dikeluarkan pemerintah. Padahal rotan di daerah ini merupakan hasil budidaya yang telah ditekuni masyarakat secara turun-temurun.
“Rotan ini adalah tanaman budidaya, bukan lagi sebagai tanaman yang hidup sendiri. Sementara kebun masyarakat ini masuk dalam kawasan hutan, mereka tidak punya alas hak. Mayoritas petani saat ini tidak punya legalitas untuk kebun-kebun rotan mereka," ujar Dadang.
Politisi yang merupakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ini sangat menyayangkan kondisi ini. Selama ini sektor rotan berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian masyarakat, tanpa merepotkan pemerintah karena sektor ini dijalankan secara swadaya oleh masyarakat.
Baca juga: DPRD Kotim: Perda Ketertiban Umum jadi harapan optimalisasi penataan kota
Dadang menyebutkan, saat ini ada sekitar 5000 kepala keluarga dan 30 pengusaha rotan yang terhimpun dalam asosiasi yang dipimpinnya. Rotan mempunyai peran strategis untuk kehidupan ekonomi masyarakat lokal.
“Selama ini mereka tidak pernah merecoki pemerintah dengan hal yang aneh-aneh. Tidak pernah minta pupuk, minta bibit dan lain sebagainya, padahal sektor ini sangat membantu masyarakat," ujarnya.
Saat ini harga rotan mencapai Rp6000 perkilogram. Harga ini dinilai cukup baik dan menguntungkan petani. Jika harga tetap stabil seperti ini, setiap hari petani bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp300.000.
“Harga sudah mulai menunjukkan keberpihakan kepada petani. Tolong ini dibantu. Dijaga supaya tetap stabil. Masyarakat tidak pernah minta ini dan itu. Mereka hanya minta adanya jaminan dan kepastian harga yang stabil," demikian Dadang Siswanto.
Baca juga: Legislator Kotim berharap fungsi sosial PDAM tetap diutamakan
Baca juga: DPRD Katingan berkunjung ke DPRD Kotim diskusi pembahasan APBD 2022
Baca juga: Timpora Katingan perkuat sinergi pengawasan orang asing