Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Rudianur menyoroti belum optimalnya serapan anggaran pembangunan padahal saat ini sudah berada di pengujung tahun.
"Berkaitan penyerapan anggaran yang belum maksimal, hanya 65 persen, tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kami minta seluruh SOPD (satuan organisasi perangkat daerah) meningkatkan kinerja agar realisasi kegiatan fisik dan serapan anggaran bisa maksimal," kata Rudianur di Sampit, Selasa.
Harapan itu disampaikan Rudianur menyikapi informasi Bupati Halikinnor yang menyebutkan bahwa realisasi fisik dan serapan anggaran perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan.
Rudianur mengaku sangat menyayangkan jika serapan anggaran tidak optimal, apalagi rendah. Selain dipastikan menjadi gambaran tidak optimalnya pula realisasi kegiatan fisik, rendahnya serapan anggaran itu membuat anggaran yang sudah dialokasikan menjadi sia-sia.
Anggaran yang tidak terserap memang akan dikembalikan ke kas daerah dan menjadi sisa lebih anggaran yang bisa digunakan untuk tahun depan, namun ini dinilai menjadi kerugian dari sisi percepatan pembangunan.
Kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan karena anggarannya sudah tersedia sehingga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, menjadi tidak terlaksana dengan baik.
Kondisi ini dinilai ironis karena saat pembahasan APBD, tim anggaran menerapkan skala prioritas secara ketat karena keterbatasan anggaran sehingga banyak kegiatan lain yang ditunda. Namun ternyata dalam pelaksanaannya saat ini penyerapan anggarannya juga belum maksimal.
Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini, seharusnya anggaran yang terbatas tersebut bisa dioptimalkan. Lancarnya program pembangunan juga diharapkan berdampak positif terhadap percepatan pemulihan ekonomi.
Baca juga: Bupati Kotim: Percepatan penyerapan anggaran akan mendorong pemulihan ekonomi
Jika ada kendala, seharusnya SOPD langsung berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah agar segera dicarikan solusinya. Tujuannya agar pekerjaan fisik dan serapan anggaran tidak sampai terganggu.
"Dengan waktu yang tersisa, kami dari DPRD berharap dan mendorong eksekutif meningkatkan koordinasi antar instansi dan rekanan agar pekerjaan dimaksimalkan sehingga serapan anggaran juga meningkat signifikan," demikian Rudianur.
Sementara itu Bupati Halikinnor dalam pidatonya saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk 15 instansi vertikal, menyampaikan secara terbuka belum optimalnya realisasi program pembangunan tahun 2021 ini.
"Jadi yang perlu menjadi perhatian kita bahwa saat rapat evaluasi pada 1 Desember lalu diketahui capaian kita memang masih rendah. Saya minta semua berupaya keras untuk meningkatkan ini. Untuk tahun 2022 nanti, saya juga minta lelang dilakukan lebih awal supaya realisasi dan serapan lebih maksimal," demikian Halikinnor.
Baca juga: Antusiasme pelajar pelosok Kotim sambut vaksinasi COVID-19
Baca juga: Legislator Kotim: Pemanfaatan teknologi informasi mampu tingkatkan pendapatan daerah
Baca juga: Bapemperda DPRD Kotim tuntaskan pembahasan dua raperda
"Berkaitan penyerapan anggaran yang belum maksimal, hanya 65 persen, tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kami minta seluruh SOPD (satuan organisasi perangkat daerah) meningkatkan kinerja agar realisasi kegiatan fisik dan serapan anggaran bisa maksimal," kata Rudianur di Sampit, Selasa.
Harapan itu disampaikan Rudianur menyikapi informasi Bupati Halikinnor yang menyebutkan bahwa realisasi fisik dan serapan anggaran perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan.
Rudianur mengaku sangat menyayangkan jika serapan anggaran tidak optimal, apalagi rendah. Selain dipastikan menjadi gambaran tidak optimalnya pula realisasi kegiatan fisik, rendahnya serapan anggaran itu membuat anggaran yang sudah dialokasikan menjadi sia-sia.
Anggaran yang tidak terserap memang akan dikembalikan ke kas daerah dan menjadi sisa lebih anggaran yang bisa digunakan untuk tahun depan, namun ini dinilai menjadi kerugian dari sisi percepatan pembangunan.
Kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan karena anggarannya sudah tersedia sehingga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, menjadi tidak terlaksana dengan baik.
Kondisi ini dinilai ironis karena saat pembahasan APBD, tim anggaran menerapkan skala prioritas secara ketat karena keterbatasan anggaran sehingga banyak kegiatan lain yang ditunda. Namun ternyata dalam pelaksanaannya saat ini penyerapan anggarannya juga belum maksimal.
Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini, seharusnya anggaran yang terbatas tersebut bisa dioptimalkan. Lancarnya program pembangunan juga diharapkan berdampak positif terhadap percepatan pemulihan ekonomi.
Baca juga: Bupati Kotim: Percepatan penyerapan anggaran akan mendorong pemulihan ekonomi
Jika ada kendala, seharusnya SOPD langsung berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah agar segera dicarikan solusinya. Tujuannya agar pekerjaan fisik dan serapan anggaran tidak sampai terganggu.
"Dengan waktu yang tersisa, kami dari DPRD berharap dan mendorong eksekutif meningkatkan koordinasi antar instansi dan rekanan agar pekerjaan dimaksimalkan sehingga serapan anggaran juga meningkat signifikan," demikian Rudianur.
Sementara itu Bupati Halikinnor dalam pidatonya saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk 15 instansi vertikal, menyampaikan secara terbuka belum optimalnya realisasi program pembangunan tahun 2021 ini.
"Jadi yang perlu menjadi perhatian kita bahwa saat rapat evaluasi pada 1 Desember lalu diketahui capaian kita memang masih rendah. Saya minta semua berupaya keras untuk meningkatkan ini. Untuk tahun 2022 nanti, saya juga minta lelang dilakukan lebih awal supaya realisasi dan serapan lebih maksimal," demikian Halikinnor.
Baca juga: Antusiasme pelajar pelosok Kotim sambut vaksinasi COVID-19
Baca juga: Legislator Kotim: Pemanfaatan teknologi informasi mampu tingkatkan pendapatan daerah
Baca juga: Bapemperda DPRD Kotim tuntaskan pembahasan dua raperda