Sampit (ANTARA) - Dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, masih tinggi melalui kucuran anggaran secara langsung maupun program yang dijalankan instansi vertikal.
"Apabila kita mencermati dana transfer pemerintah ke daerah dan alokasi APBN tahun 2022, tentunya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi dukungan dari instansi vertikal perbankan dan dunia usaha yang juga sangat berperan penting untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Minggu.
Halikinnor tidak menampik ketergantungan daerah terhadap kucuran anggaran dari pemerintah pusat. Bantuan pemerintah pusat diwujudkan melalui dana transfer pemerintah pusat ke daerah dan alokasi APBN tahun 2022 di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Dana transfer tersebut terdiri dari dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp125,6 miliar lebih dan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp761,1 miliar lebih. Selain itu ada dana alokasi khusus (DAK) yang terdiri dari DAK fisik Rp86,4 miliar lebih dan DAK nonfisik Rp201,9 miliar lebih.
Kucuran anggaran lainnya yaitu dana desa Rp144,1 miliar lebih, dana bagi hasil sumber daya alam Rp48 miliar lebih dan DIPA kantor daerah Rp300 miliar lebih.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengucapkan terima kasih kepada instansi vertikal yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di daerah ini.
Dia menegaskan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dan ditingkatkan lagi. Saat ini pemulihan ekonomi juga terus membaik setelah situasi pandemi COVID-19 yang saat ini sudah mulai menurun.
Kondisi ini juga berdampak positif terhadap pembangunan daerah. Realisasi APBD 2021 hingga 27 desember 2021 yaitu pendapatan daerah dari target sebesar Rp1.996.883.474.600 telah terealisasi sebesar Rp1.586.221.519.11 atau sebesar 79,43 persen.
Sementara itu dari sisi belanja daerah, dari target sebesar Rp1.998.156.482.325, telah terealisasi sebesar Rp1.668.964.489.107- atau sebesar 83,53 persen.
Baca juga: Kebakaran di Sampit hanguskan bangunan pembuatan batako
"Memperhatikan realisasi keuangan ini bisa dikatakan sudah mendekati target yang ditetapkan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam melakukan akselerasi penyerapan APBD tahun anggaran 2021 dengan tetap mengedepankan kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Halikinnor.
Lebih jauh dijelaskannya, ada beberapa sumber pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah yaitu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer pemerintah pusat (dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus), serta dana bagi hasil provinsi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Untuk meningkatkan pendapatan ini diperlukan sinergitas semua perangkat daerah dan juga instansi vertikal dalam mempersiapkan data dan informasi. Selain itu perlu instrumen yang menjadi parameter pendapatan daerah dengan harapan transfer pemerintah pusat ke daerah akan semakin besar.
Begitu juga untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, harus mampu berinovasi untuk menggali potensi pendapatan asli daerah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
"Kita berdoa semoga pandemi ini akan segera cepat berakhir sehingga kegiatan pembangunan bisa berjalan, aktivitas ekonomi masyarakat bisa berkembang dan dunia usaha bisa bangkit kembali," demikian Halikinnor.
Baca juga: Seorang anak di Sampit meninggal kesetrum saat berwisata
Baca juga: Pantai Ujung Pandaran diserbu pengunjung
Baca juga: Zikir menggema di Lapas Sampit sambut tahun 2022
"Apabila kita mencermati dana transfer pemerintah ke daerah dan alokasi APBN tahun 2022, tentunya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi dukungan dari instansi vertikal perbankan dan dunia usaha yang juga sangat berperan penting untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Minggu.
Halikinnor tidak menampik ketergantungan daerah terhadap kucuran anggaran dari pemerintah pusat. Bantuan pemerintah pusat diwujudkan melalui dana transfer pemerintah pusat ke daerah dan alokasi APBN tahun 2022 di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Dana transfer tersebut terdiri dari dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp125,6 miliar lebih dan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp761,1 miliar lebih. Selain itu ada dana alokasi khusus (DAK) yang terdiri dari DAK fisik Rp86,4 miliar lebih dan DAK nonfisik Rp201,9 miliar lebih.
Kucuran anggaran lainnya yaitu dana desa Rp144,1 miliar lebih, dana bagi hasil sumber daya alam Rp48 miliar lebih dan DIPA kantor daerah Rp300 miliar lebih.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengucapkan terima kasih kepada instansi vertikal yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di daerah ini.
Dia menegaskan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dan ditingkatkan lagi. Saat ini pemulihan ekonomi juga terus membaik setelah situasi pandemi COVID-19 yang saat ini sudah mulai menurun.
Kondisi ini juga berdampak positif terhadap pembangunan daerah. Realisasi APBD 2021 hingga 27 desember 2021 yaitu pendapatan daerah dari target sebesar Rp1.996.883.474.600 telah terealisasi sebesar Rp1.586.221.519.11 atau sebesar 79,43 persen.
Sementara itu dari sisi belanja daerah, dari target sebesar Rp1.998.156.482.325, telah terealisasi sebesar Rp1.668.964.489.107- atau sebesar 83,53 persen.
Baca juga: Kebakaran di Sampit hanguskan bangunan pembuatan batako
"Memperhatikan realisasi keuangan ini bisa dikatakan sudah mendekati target yang ditetapkan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam melakukan akselerasi penyerapan APBD tahun anggaran 2021 dengan tetap mengedepankan kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Halikinnor.
Lebih jauh dijelaskannya, ada beberapa sumber pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah yaitu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer pemerintah pusat (dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus), serta dana bagi hasil provinsi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Untuk meningkatkan pendapatan ini diperlukan sinergitas semua perangkat daerah dan juga instansi vertikal dalam mempersiapkan data dan informasi. Selain itu perlu instrumen yang menjadi parameter pendapatan daerah dengan harapan transfer pemerintah pusat ke daerah akan semakin besar.
Begitu juga untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, harus mampu berinovasi untuk menggali potensi pendapatan asli daerah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
"Kita berdoa semoga pandemi ini akan segera cepat berakhir sehingga kegiatan pembangunan bisa berjalan, aktivitas ekonomi masyarakat bisa berkembang dan dunia usaha bisa bangkit kembali," demikian Halikinnor.
Baca juga: Seorang anak di Sampit meninggal kesetrum saat berwisata
Baca juga: Pantai Ujung Pandaran diserbu pengunjung
Baca juga: Zikir menggema di Lapas Sampit sambut tahun 2022