Tamiang Layang (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ferryanto Marthen mengatakan, pihaknya memerlukan dana sekitar Rp10 miliar untuk pilkada 2024.
“Sekitar Rp10 miliar dana yang diperlukan untuk Bawaslu bekerja pada Pilkada Bartim 2024,” kata Ferry di Tamiang Layang, Jumat.
Menurutnya, dana tersebut akan disajikan dalam bentuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilanjutkan pengajuan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Barito Timur, untuk dimasukkan dalam anggaran hibah daerah.
Tambahnya, sedangkan dana untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Kalteng dan DPRD Barito Timur dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pengajuan anggaran dimulai pada tahun ini dengan harapan dana tersebut mulai dicadangkan pada tiap tahun anggaran berjalan hingga 2024 nanti,” jelasnya.
Sementara itu diketahui Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi sudah melakukan kunjungan inspeksi mendadak pada Kamis (4/2). Dalam pertemuan dengan Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengingatkan terkait pembuatan pertanggungjawaban keuangan dan soliditas kinerja Bawaslu Barito Timur.
Dalam pertemuan itu, Ferry menjelaskan Bawaslu Barito Timur telah melaksanakan kerja secara maksimal dan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih dan administrasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
“Persiapan dimulai pada Agustus 2022 dimulai dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Intinya kita sudah mulai mempersiapkan diri dan bersiap melaksanakan tahapan demi tahapan pemilu serentak 2024,” demikian Ferry.
“Sekitar Rp10 miliar dana yang diperlukan untuk Bawaslu bekerja pada Pilkada Bartim 2024,” kata Ferry di Tamiang Layang, Jumat.
Menurutnya, dana tersebut akan disajikan dalam bentuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilanjutkan pengajuan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Barito Timur, untuk dimasukkan dalam anggaran hibah daerah.
Tambahnya, sedangkan dana untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Kalteng dan DPRD Barito Timur dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pengajuan anggaran dimulai pada tahun ini dengan harapan dana tersebut mulai dicadangkan pada tiap tahun anggaran berjalan hingga 2024 nanti,” jelasnya.
Sementara itu diketahui Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi sudah melakukan kunjungan inspeksi mendadak pada Kamis (4/2). Dalam pertemuan dengan Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengingatkan terkait pembuatan pertanggungjawaban keuangan dan soliditas kinerja Bawaslu Barito Timur.
Dalam pertemuan itu, Ferry menjelaskan Bawaslu Barito Timur telah melaksanakan kerja secara maksimal dan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih dan administrasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
“Persiapan dimulai pada Agustus 2022 dimulai dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Intinya kita sudah mulai mempersiapkan diri dan bersiap melaksanakan tahapan demi tahapan pemilu serentak 2024,” demikian Ferry.