Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah terus memperkuat capaian Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
“Saya selaku Inspektur, mewakili Pemkab Bartim mengikuti Desk Verifikasi MCP bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di Jakarta kemarin,” kata Inspektur Barito Timur Josmar L. Banjar Nahor di Tamiang Layang, Jumat.
Pemkab Bartim ikut menandatangani berita acara dan komitmen capaian MCP dengan target minimal 90 persen. Saat ini, Pemkab Barito Timur baru mencapai angka 66 persen dan masih di bawah target nasional.
Indeks MCP mencakup delapan area penting, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), optimalisasi pendapatan, layanan publik, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengelolaan barang milik daerah (BMD), dan manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Baca juga: Lomba posyandu diharap pacu semangat layanan kesehatan ibu dan anak
Baca juga: Lomba posyandu diharap pacu semangat layanan kesehatan ibu dan anak
Josmar kembali menegaskan begitu pentingnya upaya ini dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas korupsi.
“Capaian MCP yang optimal menunjukkan komitmen kami dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya di sektor layanan publik,” ucap Josmar.
Menurutnya diperlukan berbagai langkah strategis untuk mencapai target MCP 90 persen agar dapat tercapai pada akhir tahun. Seluruh pemangku kepentingan diharap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong integritas di setiap lini pemerintahan.
Pemkab Bartim berkomitmen melakukan perbaikan menyeluruh di semua area intervensi MCP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, sejalan dengan harapan KPK.
